Kebijakan Lisensi Ekspor AS Gagal Capai Tujuan Strategis, Perusahaan Amerika Justru Terpuruk

Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China kembali menjadi sorotan setelah survei terbaru mengungkapkan bahwa kebijakan kontrol ekspor Washington justru menjadi bumerang bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Alih-alih melindungi keamanan nasional, sistem perizinan yang berbelit-belit ini dinilai hanya menggerus daya saing dan pangsa pasar global AS, tanpa memberikan keuntungan strategis yang signifikan.

US-China Business Council (USCBC), asosiasi yang mewakili sekitar 270 perusahaan Amerika yang berbisnis di China, merilis hasil jajak pendapat cepat terhadap 31 perusahaan dari sektor teknologi, industri, manufaktur, energi, dan kesehatan pada Juli lalu. Temuannya cukup mencengangkan: 95 persen responden mengeluhkan lamanya proses review lisensi, dan 71 persen melaporkan keterlambatan nyata dalam mendapatkan izin ekspor ke China. Bahkan, dua pertiga dari mereka mengaku aplikasinya sudah tertunda lebih dari tiga bulan, melampaui batas waktu 90 hari yang ditetapkan undang-undang.

Yang lebih memprihatinkan, lebih dari 80 persen perusahaan menyatakan bahwa lisensi yang tertunda sebenarnya untuk produk yang sudah tersedia di China dari pemasok lokal atau internasional. Artinya, kebijakan ini hanya menyingkirkan perusahaan Amerika tanpa menghambat akses China terhadap teknologi serupa. "Kontrol ekspor memang penting, tetapi jika tidak dikalibrasi dengan baik, efeknya justru sebaliknya," ujar Sean Stein, presiden USCBC, seperti dikutip South China Morning Post. "Mereka melemahkan daya saing dan kepemimpinan teknologi AS, tanpa melakukan apa pun untuk melindungi keamanan nasional."

Dampaknya sudah terasa nyata di lapangan. Sekitar 73 persen perusahaan mengaku kehilangan penjualan akibat pesaing China, dan 55 persen kehilangan penjualan ke pesaing internasional. Lebih dari 64 persen melaporkan penurunan pangsa pasar di China. Stein menegaskan, "Begitu Anda tersingkir dari rantai pasokan, penjualan itu tidak akan kembali, ekspor itu tidak akan kembali, pekerjaan itu tidak akan kembali." Data dari Kantor Perwakilan Dagang AS menunjukkan ekspor barang AS ke China turun lebih dari seperempat pada 2025 menjadi US$106,3 miliar, sementara total perdagangan dua arah hanya sekitar US$414,7 miliar.

Keterlambatan ini juga menggerus kepercayaan terhadap Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan. Hanya 30 persen responden yang menilai BIS mengikuti prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan. Padahal, laporan tahunan BIS menyebutkan rata-rata waktu pemrosesan lisensi pada 2025 mencapai 62 hari, lebih lama 24 hari dibanding 2023, dan jumlah aplikasi yang diproses turun 20 persen. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan ulang strategi mereka di pasar China, yang selama ini menjadi salah satu pasar ekspor terbesar.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang bergantung pada perdagangan internasional dan investasi asing, Indonesia perlu mencermati bagaimana kebijakan AS-China dapat memengaruhi rantai pasok global. Ketika perusahaan multinasional mulai mendiversifikasi basis produksi mereka keluar dari China, Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan relokasi. Namun, ketidakpastian regulasi dan tarif juga bisa membuat arus investasi menjadi tidak stabil. Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan momen ini untuk memperkuat daya saing domestik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua raksasa ekonomi tersebut.

Ke depan, pertemuan yang dijadwalkan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bulan depan menjadi sorotan utama. Stein menyebut pertemuan itu "sangat penting" untuk memperkuat stabilitas strategis. "Kontak langsung antara pemimpin adalah faktor terpenting dalam menstabilkan hubungan," katanya. Komunitas bisnis berharap pertemuan tersebut dapat memberikan kejelasan tentang gencatan senjata dagang dan mengurangi hambatan perdagangan. Namun, apakah pertemuan itu akan menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata, atau hanya sekadar meredakan ketegangan sementara? Jawabannya masih menggantung, sementara perusahaan-perusahaan di kedua negara menunggu dengan napas tertahan.