Pemimpin Junta Myanmar Mulai Menembus Isolasi ASEAN Lewat Kunjungan ke Laos
Baca dalam 60 detik
- Min Aung Hlaing akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Laos, menandai langkah pertama pemimpin junta Myanmar ke negara anggota ASEAN sejak kudeta 2021.
- Langkah ini mengikis efektivitas konsensus lima poin ASEAN dan memperlemah posisi negara-negara yang masih mendorong isolasi terhadap Naypyidaw.
- Bagi Indonesia, dinamika ini berpotensi mempengaruhi upaya mediasi ASEAN dan stabilitas kawasan, terutama dalam penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar.

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Laos dalam waktu dekat, menurut laporan media pemerintah Myanmar. Ini menjadi perjalanan pertamanya ke negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak beralih peran dari panglima militer menjadi presiden empat bulan lalu.
Kunjungan atas undangan Presiden Laos Thongloun Sisoulith itu akan membawa serta istri dan sejumlah menteri senior serta pejabat tinggi, sebagaimana diberitakan harian Global New Light of Myanmar. Meski tanggal pastinya belum diumumkan, langkah ini dinilai sebagai upaya nyata Naypyidaw untuk keluar dari isolasi diplomatik yang dijatuhkan ASEAN pasca kudeta 2021.
Sejak mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, Hlaing hampir tidak diundang dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Organisasi regional itu bahkan menolak mengakui hasil pemilu yang digelar junta pada Desember dan Januari lalu, yang memenangkan partai pendukung militer secara mutlak tanpa melibatkan kelompok oposisi utama.
Analis menilai langkah Hlaing ke Laos merupakan pukulan simbolis terhadap upaya ASEAN yang selama ini berusaha menekan junta melalui kebijakan isolasi. “Kunjungan kenegaraan ini menandai keretakan paling jelas terhadap karantina diplomatik yang diterapkan ASEAN setelah kudeta,” ujar Richard Horsey, penasihat senior Asia di International Crisis Group. Menurutnya, hal ini secara otomatis melemahkan daya politik konsensus lima poin yang digagas ASEAN, dan membuat negara-negara yang masih bersikeras menolak normalisasi semakin sulit mempertahankan sikap tersebut.
Bagi Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama dialog ASEAN-Myanmar, perkembangan ini membawa implikasi serius. Sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan, Jakarta harus menyeimbangkan antara tekanan untuk tetap konsisten pada prinsip non-intervensi dan kebutuhan menjaga relevansi ASEAN sebagai forum penyelesaian konflik. Jika isolasi terhadap junta terus tergerus, dikhawatirkan krisis kemanusiaan di Myanmar—yang telah menewaskan ribuan jiwa dan mengungsi jutaan orang—semakin sulit diatasi melalui tekanan kolektif.
Hlaing sendiri sebelumnya telah mengunjungi India dan China, dua negara tetangga raksasa Myanmar, yang menunjukkan bahwa isolasi diplomatik yang dihadapi junta tidak sepenuhnya menyeluruh. Dengan kunjungan ke Laos, ia seolah ingin membuktikan bahwa Naypyidaw masih memiliki ruang gerak di kawasan, meski ASEAN belum sepenuhnya membuka pintu.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah negara-negara ASEAN lain seperti Thailand atau Kamboja akan mengikuti jejak Laos? Jika ya, maka konsensus lima poin yang sudah lama mandek bisa kehilangan sisa pengaruhnya, dan ASEAN harus mencari pendekatan baru yang lebih realistis—atau justru semakin terpecah dalam menghadapi realitas politik Myanmar.



