AfD di Ambang Kekuasaan: Partai Sayap Kanan Jerman Siap Rebut Kursi Gubernur di Sachsen-Anhalt

Partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) menggelar kongres dua tahunan di Erfurt, Thuringia, akhir pekan ini dengan semangat yang melambung. Di tengah ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintah Kanselir Friedrich Merz yang tengah berjuang mereformasi ekonomi, AfD melihat peluang emas untuk merebut kekuasaan di negara bagian timur, Sachsen-Anhalt, pada pemilu 6 September mendatang.

Kongres yang dihadiri ribuan kader ini menjadi panggung untuk memperpanjang masa kepemimpinan Alice Weidel dan Tino Chrupalla, yang telah memimpin partai selama empat tahun. AfD ingin menunjukkan kesatuan di tengah sorotan publik, termasuk puluhan ribu demonstran yang diperkirakan akan memadati Erfurt untuk menentang agenda partai. Dalam pemilu nasional tahun lalu, AfD mencatat pencapaian terbaik partai sayap kanan sejak Perang Dunia II, finis di posisi kedua dengan 20,8 persen suara, menjadikannya kekuatan politik terkuat di kawasan timur Jerman yang dulu komunis.

Weidel menyebut tahun 2026 sebagai "tahun penentu" bagi AfD. Partai ini menargetkan perolehan suara 40 persen atau lebih di Sachsen-Anhalt, yang dapat memberikan mayoritas absolut atau posisi tawar untuk menarik pembelot dari partai lain, membuka jalan bagi gubernur pertama dari AfD. Dua pekan kemudian, pemilu negara bagian Mecklenburg-Vorpommern juga diharapkan memberi hasil serupa. "AfD berdiri di depan gerbang kekuasaan, sampai batas tertentu," ujar Albrecht von Lucke, pakar politik dan editor majalah Blatter fur deutsche und internationale Politik.

Meski AfD telah memiliki satu kepala daerah tingkat kabupaten sejak 2023 di Thuringia, memimpin sebuah negara bagian adalah pencapaian yang jauh lebih besar. Jerman memiliki 16 negara bagian dengan kewenangan luas, termasuk pendidikan dan keamanan. Lawan politik khawatir AfD akan mengganti ribuan pegawai negeri jika berkuasa, serta berpotensi membocorkan informasi sensitif ke lingkaran ekstrem kanan atau bahkan Rusia. "Menteri dalam negeri dari AfD akan menjadi risiko keamanan," tegas Gregor Maier, Menteri Dalam Negeri Thuringia dari kubu kiri-tengah, kepada ARD Television.

AfD menolak kekhawatiran tersebut. "Kami akan membuktikan bahwa kami bisa melakukannya lebih baik, dan itulah yang ditakuti partai-partai lama," kata Chrupalla dalam sebuah rapat umum di Berlin pekan ini. Namun, Von Lucke menilai memerintah Sachsen-Anhalt akan menjadi "tantangan besar" bagi AfD, dengan potensi konflik internal yang tinggi. "Banyak hal menunjukkan bahwa ini tidak akan berhasil," tambahnya.

Keberhasilan AfD tidak lepas dari ketidakpopuleran koalisi Merz yang telah berkuasa selama 14 bulan. Pemerintah berjanji mereformasi dan membalikkan ekonomi Jerman yang stagnan, namun belum mampu meyakinkan pemilih. "Tidak realistis jika terus meratapi kemunduran dan menunggu perubahan besar," ujar Merz dalam pertemuan industri baru-baru ini. "Kami dalam proses reformasi dan terus bergerak maju." AfD telah lama mahir memanfaatkan ketidakpuasan di luar isu imigrasi, termasuk dukungan terhadap pendekatan umum pemerintahan Trump, kritik terhadap perang di Iran, serta seruan untuk mencabut sanksi terhadap Rusia dan menolak pengiriman senjata ke Ukraina.

Partai ini juga terlibat sengketa hukum dengan Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman (BfV) yang mengklasifikasikan AfD sebagai kelompok ekstremis kanan yang terbukti. Sebuah pengadilan di Cologne pada Februari lalu memutuskan bahwa BfV tidak dapat menggunakan sebutan tersebut selama proses gugatan AfD berlangsung. Laporan BfV 2025 menyatakan tidak ada indikasi partai mengubah pandangan problematiknya, termasuk seruan "remigrasi" jutaan orang dan wacana "penggantian besar" populasi. AfD membantah tuduhan ekstremisme dan menuduh badan intelijen dimanfaatkan partai arus utama.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jerman ini relevan mengingat Jerman adalah mitra dagang utama Uni Eropa dan pemain kunci dalam kebijakan imigrasi serta keamanan Eropa. Jika AfD berkuasa di negara bagian, kebijakan luar negeri Jerman yang selama ini moderat bisa bergeser, terutama terkait hubungan dengan Rusia dan China. Hal ini berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan dan arus investasi, termasuk ke Indonesia. Pertanyaan besarnya: mampukah partai arus utama mempertahankan "firewall" politik, atau akankah AfD benar-benar menembus gerbang kekuasaan pada September nanti?