Jepang Siapkan Kurikulum Khusus untuk Siswa yang Mogok Sekolah: Belajar dari Kelas Sebelumnya

Kementerian Pendidikan Jepang mengambil langkah terobosan dengan menyusun kurikulum khusus bagi siswa yang menolak bersekolah, sebuah fenomena yang angkanya terus meroket di Negeri Sakura. Dalam rapat kelompok kerja Dewan Pusat Pendidikan pada 29 Juni, rancangan sistem ini mendapat persetujuan awal, membuka jalan bagi perubahan fundamental dalam cara menangani anak-anak yang putus sekolah karena tekanan sosial atau akademik.

Rencananya, kurikulum khusus ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2030 atau setelahnya, bertepatan dengan pemberlakuan pedoman kurikulum nasional yang baru. Sistem ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas belajar: siswa dapat mengulang materi dari kelas sebelumnya, mengikuti pelajaran secara daring, terlibat dalam kegiatan berbasis proyek yang sesuai minat, serta mengikuti pelatihan keterampilan interpersonal. Jumlah jam pelajaran pun tidak lagi kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa.

Selama ini, siswa yang tertinggal pelajaran akibat ketidakhadiran dinilai berdasarkan kurikulum kelas yang seharusnya mereka tempuh. Akibatnya, banyak dari mereka mendapat nilai terendah atau bahkan dinyatakan "tidak dapat dinilai", yang justru memukul motivasi dan kepercayaan diri. Dengan sistem baru, sekolah tidak hanya mengevaluasi hasil belajar, tetapi juga proses dan keterlibatan siswa. Penilaian dapat merujuk pada target pembelajaran dari kelas yang lebih rendah atau tujuan yang ditetapkan secara individual.

Meski terdengar progresif, program ini memiliki batasan yang ketat. Hanya siswa SD dan SMP yang menggunakan pusat dukungan pendidikan—baik di dalam maupun luar sekolah—yang memenuhi syarat. Mereka harus berada pada tahap awal penolakan sekolah atau sudah siap kembali belajar setelah masa istirahat. Kualitas pusat dukungan pun bervariasi; ada yang fokus pada bimbingan akademik, ada pula yang lebih berperan sebagai tempat istirahat. Tidak semua pengguna pusat dukungan diwajibkan mengikuti kurikulum khusus ini.

Yang menarik, siswa dengan bakat luar biasa di bidang tertentu—yang kerap disebut gifted—juga masuk dalam sasaran program. Mereka diizinkan mengikuti perkuliahan di jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA atau universitas, sebagai bagian dari kurikulum khusus. Ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin mengejar ketertinggalan siswa yang mogok, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan anak-anak berbakat yang mungkin terhambat oleh sistem kelas konvensional.

Namun, angka cakupan program masih menjadi tanda tanya besar. Dari 350.000 siswa yang tercatat mengalami school refusal pada 2024, hanya sekitar 30.000 yang rutin mengunjungi pusat dukungan eksternal. Sementara itu, jumlah pengguna pusat dukungan di sekolah tidak dipantau secara nasional. Anak-anak yang bersekolah di "sekolah bebas" (free school) swasta atau belajar di rumah menggunakan materi komersial tidak termasuk dalam program ini. Seorang anggota kelompok kerja bahkan menyoroti bahwa banyak organisasi swasta telah menyediakan kesempatan belajar, dan perlu dibahas bagaimana aktivitas mereka dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum resmi.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini menawarkan refleksi menarik. Di tengah meningkatnya kasus putus sekolah dan tekanan mental pada pelajar, sistem pendidikan Indonesia masih sangat kaku dalam hal penilaian dan jalur belajar. Konsep kurikulum yang disesuaikan dengan kecepatan individu, pengakuan terhadap proses belajar, serta kolaborasi dengan pusat dukungan eksternal bisa menjadi inspirasi untuk merancang kebijakan inklusif bagi anak-anak yang rentan tertinggal. Apakah Indonesia akan berani mengambil langkah serupa, atau justru membiarkan sistem yang ada terus mengucilkan mereka yang berbeda?