Ketika Pemerintah AS Menekan Perusahaan AI: Pelajaran dari 'Momen Jack Ma'
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS menerapkan kontrol ekspor terhadap model AI canggih milik Anthropic, memicu ketegangan serupa dengan insiden Jack Ma di China pada 2020.
- Langkah ini mengancam posisi dominan AS dalam persaingan AI global, karena dapat merusak kepercayaan perusahaan teknologi dan talenta asing.
- Bagi Indonesia, ketidakstabilan regulasi AI di AS membuka peluang diversifikasi kemitraan teknologi, namun juga risiko ketergantungan pada satu negara.
Pemerintah Amerika Serikat tengah berada di ambang 'momen Jack Ma'—sebuah situasi ketika negara memberikan sanksi berat kepada pemimpin teknologi yang dianggap menentang kebijakan, berpotensi mengguncang ekosistem kecerdasan buatan (AI) global. Langkah Washington yang membatasi akses terhadap model AI canggih milik Anthropic, perusahaan rintisan asal AS, tidak hanya mengancam hubungan dengan industri teknologi, tetapi juga melemahkan posisi AS dalam perlombaan AI melawan China.
Pada 9 Juni lalu, Anthropic merilis Fable 5, varian dari model Mythos yang mampu menemukan celah keamanan dalam perangkat lunak. CEO Anthropic Dario Amodei bahkan menyebutnya sebagai 'senjata super' oleh para pengguna. Namun, tiga hari kemudian, pemerintah AS mengeluarkan arahan kontrol ekspor yang melarang penggunaan Fable 5 oleh warga asing dan non-warga negara—termasuk sebagian karyawan Anthropic sendiri. Perusahaan itu pun terpaksa menonaktifkan akses ke model tersebut. Meskipun pada 26 Juni pemerintah mengizinkan pemulihan akses terbatas ke versi Mythos, negosiasi mengenai Fable 5 masih berlangsung.
Tindakan ini membalikkan logika kontrol ekspor yang selama satu dekade terakhir digunakan AS untuk menekan perusahaan teknologi China. Kini, instrumen kebijakan yang sama diarahkan ke perusahaan dalam negeri, dengan dalih mengendalikan model AI yang semakin sulit diawasi. Bahkan, pemerintah dilaporkan meminta OpenAI, pesaing utama Anthropic, untuk membatasi pengguna model terbarunya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran persaingan: bukan lagi AS versus China, melainkan negara melawan perusahaan swasta yang ambisius.
Konteks Indonesia: Ketegangan antara pemerintah AS dan perusahaan AI seperti Anthropic menimbulkan ketidakpastian bagi negara-negara yang bergantung pada teknologi AI AS, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan rintisan dan institusi riset di Indonesia menggunakan model AI dari AS untuk berbagai aplikasi, mulai dari layanan keuangan hingga kesehatan. Jika kebijakan kontrol ekspor semakin ketat, akses Indonesia terhadap teknologi AI mutakhir bisa terhambat. Di sisi lain, situasi ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara lain, seperti China atau Eropa, yang memiliki pendekatan regulasi berbeda. Namun, risiko ketergantungan pada satu negara tetap perlu diwaspadai.
Pemerintah China, yang telah lebih lama mengawasi laboratorium AI-nya, menerapkan pendekatan berbeda. Beijing mewajibkan uji keamanan dan menilai model AI berdasarkan sensitivitas politik. Negara itu juga memblokir pembelian chip Nvidia canggih oleh perusahaan China untuk melindungi industri chip domestik, bahkan setelah AS mengizinkan penjualan chip tersebut. Selain itu, pemerintah China membatasi perjalanan luar negeri peneliti AI dan membatalkan akuisisi Manus oleh Meta. Dampak dari badai regulasi 2020 masih terasa: saham Alibaba merosot dua pertiga, Ant Group belum bisa go public, dan pendanaan modal ventura di China baru pulih perlahan.
Menurut analis Dan Wang dari Hoover Institution dan Julian Gewirtz dari Columbia University, AS dan laboratorium AI-nya perlu saling memperlakukan dengan lebih serius. Para pemimpin laboratorium AI harus berhenti membuat klaim bencana tanpa rencana kerja sama dengan pemerintah. Sementara itu, pemerintah AS perlu menyadari bahwa taruhannya terlalu tinggi untuk membiarkan kepercayaan runtuh. Tindakan seperti Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang tampak menikmati kesulitan Anthropic hanya akan membuat sekutu AS ragu menggunakan model AI Amerika, dan talenta asing di laboratorium AS mulai mempertimbangkan kembali rencana karier mereka.
Ke depan, AS dan laboratorium AI-nya juga harus memperbarui pemahaman tentang AI China. Beijing memiliki visi yang berbeda: kurang apokaliptik, lebih fokus pada aplikasi teknologi fisik, dan lebih terbatas dalam investasi pusat data karena kekurangan chip AS. Gesekan internal di China justru bisa menjadi peluang bagi AS untuk menarik wirausahawan China menjauh dari negara yang terlalu mengontrol—namun hal itu membutuhkan kebijakan yang lebih ramah terhadap talenta asing, termasuk warga China. Pertanyaannya, mampukah Washington menghindari 'momen Jack Ma' yang dapat merusak masa depan AI Amerika?
