Iran Tegas Tolak Klaim Trump atas Selat Hormuz: 'Tetap Milik Kami'

Teheran, LyndHub — Iran dengan tegas menolak pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengklaim akan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, dalam pernyataan di platform X, menegaskan bahwa selat strategis itu "telah, sedang, dan akan tetap menjadi milik Iran". Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer dan diplomatik antara kedua negara yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Trump, dalam sebuah rapat umum di New York pada Jumat lalu, menyatakan bahwa setelah AS mengalahkan Iran, "sebentar lagi saya akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat". Meski seorang pejabat Gedung Putih kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu hanya candaan, respons Teheran menunjukkan bahwa isu ini dianggap serius dan tidak bisa dianggap remeh.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur transit sekitar seperlima ekspor minyak dan LNG dunia, telah diblokade oleh Iran sejak pecahnya perang Timur Tengah pada akhir Februari. Blokade ini memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan energi dan lonjakan harga minyak global. Iran, di sisi lain, menuntut diakhirinya agresi militer terhadap dirinya dan sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak, serta pencabutan sanksi ekonomi yang memberatkan.

Ketegangan di lapangan terus meningkat. Perusahaan minyak milik negara Uni Emirat Arab, ADNOC, melaporkan serangan terhadap salah satu kapalnya pada Jumat malam. Abu Dhabi menuding Iran dan menyebut tindakan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai "aksi pembajakan". Serangan-serangan ini sebelumnya juga menjadi pemicu gagalnya gencatan senjata pada bulan April lalu.

Di sisi lain, sekutu Iran, kelompok Houthi di Yaman, juga mendeklarasikan blokade maritim paralel terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah, yang merupakan jalur laut alternatif bagi ekspor minyak Arab Saudi. Situasi ini semakin memperumit rantai pasokan energi global dan meningkatkan risiko gangguan ekonomi di berbagai kawasan.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Setiap gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga energi domestik, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi, seperti diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan strategis.

Diplomasi antara Washington dan Teheran tampaknya menemui jalan buntu. Sebuah kesepakatan pada bulan Juni lalu yang dimaksudkan sebagai titik awal negosiasi permanen belum membuahkan hasil. Iran juga telah memberi sinyal kesepakatan dengan Oman mengenai rute transit kapal, namun implementasinya masih belum jelas. Sementara itu, AS memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, memperketat isolasi ekonomi negara tersebut.

"Kami memiliki blokade. Tidak ada kapal yang bisa lewat kecuali kami mengizinkannya," kata Trump di hadapan para pendukungnya, Jumat lalu.

Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan besar: akankah kedua negara mencapai titik temu, atau justru terjerumus dalam konflik yang lebih luas? Dengan pemilihan paruh waktu AS yang semakin dekat, tekanan politik terhadap Trump untuk menjaga harga energi tetap rendah akan semakin besar. Namun, sikap Iran yang tidak kenal kompromi menunjukkan bahwa jalan menuju stabilitas masih panjang dan penuh ketidakpastian.