Marcos Rombak Strategi Hadapi Beijing: Dialog Jadi Tameng Baru Manila di Laut Filipina Barat

Manila, 14 Agustus 2026 — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan rencana "penataan ulang" hubungan diplomatik dengan China, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya nyata untuk meredakan ketegangan yang kerap memanas di Laut Filipina Barat. Dalam jamuan makan siang bersama Asosiasi Koresponden Asing Filipina, Marcos menegaskan bahwa pendekatan baru ini bertujuan mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik terbuka.

Konsep yang ditawarkan Marcos sederhana namun sarat makna: setiap kali ketegangan mulai meningkat, kedua negara harus segera duduk bersama. "Jika kita mulai mendeteksi eskalasi, kita harus kembali berbicara dengan rekan-rekan kita di China," ujarnya, seperti dilaporkan Philippine News Agency. Ini bukan sekadar retorika; ini adalah pengakuan bahwa insiden-insiden kecil di laut dapat dengan cepat berubah menjadi krisis jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Langkah ini muncul di tengah frekuensi tinggi patroli dan insiden antara kapal penjaga pantai Filipina dan China di wilayah yang oleh Manila disebut Laut Filipina Barat. Selama beberapa tahun terakhir, gesekan sering terjadi, mulai dari saling tuduh hingga manuver berbahaya. Dengan mekanisme dialog yang lebih responsif, Marcos berharap dapat mengurangi risiko salah perhitungan antara awak kapal kedua negara.

Di luar isu keamanan, ada sinyal positif di sektor energi. Marcos mengungkapkan bahwa pembahasan eksplorasi minyak dan gas bersama dengan China telah mencapai kemajuan signifikan, dengan kedua pihak tengah menyusun kerangka acuan kerja. Ketika ditanya apakah proyek ini bisa direalisasikan selama masa jabatannya, ia menjawab singkat: "Tentu saja." Ini menunjukkan optimisme yang hati-hati, mengingat proyek serupa di masa lalu sering terhambat oleh isu kedaulatan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Sebagai sesama negara ASEAN yang memiliki sengketa maritim di Laut China Selatan, kebijakan Filipina menjadi barometer bagaimana negara-negara kecil menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan di hadapan China. Jika dialog ala Marcos berhasil, model ini bisa menjadi referensi bagi Jakarta dalam mengelola ketegangan di Natuna, meskipun konteks dan pendekatannya berbeda.

Marcos juga menyinggung soal suksesi kepresidenan 2028. Ia menyatakan akan mendukung kandidat yang mampu melanjutkan program-program pemerintahannya, namun menilai masih terlalu dini untuk menyebut nama. "Kami akan memilih kandidat terbaik yang dapat melanjutkan apa yang telah kami mulai," katanya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa stabilitas politik domestik menjadi prasyarat bagi keberlanjutan kebijakan luar negerinya.

Para pengamat menilai bahwa keberhasilan "penataan ulang" ini akan sangat bergantung pada konsistensi Beijing. China selama ini kerap menolak dialog ketika merasa posisinya terpojok. Namun, dengan adanya potensi kerja sama energi, ada insentif ekonomi yang bisa menjadi perekat. Pertanyaannya, apakah dialog ini akan cukup untuk meredam ambisi Beijing di Laut Filipina Barat, atau hanya menjadi alat untuk mengulur waktu? Jawabannya akan menentukan apakah kawasan ini bisa bernapas lega atau justru semakin panas.