Pekan Politik: Surpres Gubernur BI, Perpres Ojol, dan Manuver Kaesang Menjelang 2029

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI yang memuat nama Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif, sebuah langkah yang mengakhiri spekulasi tentang siapa yang akan memimpin bank sentral dalam lima tahun ke depan. Surpres tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada awal pekan ini, dan Destry yang kini menjabat sebagai pejabat sementara menjadi satu-satunya nama yang diajukan, menandakan kepercayaan penuh dari istana.

Keputusan ini bukan sekadar formalitas. Destry, yang telah memimpin BI dalam masa transisi, kini akan menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jika disetujui, ia akan menjadi Gubernur BI perempuan kedua setelah Sri Mulyani, dan akan memegang kendali kebijakan moneter di tengah tekanan global yang masih tidak menentu. Para pelaku pasar akan mencermati dengan ketat arah kebijakan suku bunga dan intervensi nilai tukar rupiah di bawah kepemimpinannya.

Di sisi lain, pemerintah juga bergerak cepat merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi daring, termasuk ojek online (ojol). Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa hampir seluruh substansi prinsip telah berhasil dirumuskan dalam rapat koordinasi terakhir. Perpres ini dinilai krusial karena akan menentukan pola bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan dan sumber penghidupan jutaan mitra pengemudi.

Kehadiran Perpres Ojol diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini mengemuka, mulai dari kesejahteraan mitra, tarif, hingga mekanisme kemitraan yang adil antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Namun, publik masih menunggu detail formula yang dimaksud, terutama bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepentingan bisnis platform dengan perlindungan sosial bagi pengemudi.

Dalam dinamika politik yang tak kalah menarik, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons santai rencana Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di daerah pemilihan yang sama dengannya pada Pemilu Legislatif 2029. Puan menegaskan bahwa pencalonan di dapil tertentu merupakan hak setiap partai politik, sebuah pernyataan yang terkesan diplomatis namun menyimpan tensi tersendiri. Langkah Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk menantang langsung salah satu tokoh senior PDI-P ini dipandang sebagai manuver politik yang berani dan bisa mengubah peta kekuatan di dapil tersebut.

Sementara itu, di sektor infrastruktur, TNI dan Polri melaporkan telah membangun 3.395 Jembatan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan bahwa 2.500 di antaranya dibangun oleh TNI dan memberikan manfaat bagi sekitar 4,5 juta masyarakat. Program ini tidak hanya memperpendek jarak tempuh, tetapi juga membuka akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang selama ini sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.

Di penghujung pekan, Presiden Prabowo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR. Pidato ini menjadi sinyal awal arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan, termasuk prioritas pembangunan dan postur anggaran yang akan dibahas bersama DPR. Para pengamat akan mencermati apakah pemerintah akan melanjutkan program-program populis atau melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan.

Dari rangkaian peristiwa ini, terlihat bahwa pemerintah tengah bekerja pada banyak front sekaligus: mengamankan kepemimpinan bank sentral, mengatur ulang industri transportasi daring, dan mempersiapkan landasan kebijakan fiskal. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah ini akan cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meredam gejolak politik menjelang tahun-tahun politik yang semakin panas? Semua mata kini tertuju pada bagaimana DPR merespons Surpres Gubernur BI dan substansi Perpres Ojol, dua kebijakan yang akan berdampak langsung pada perekonomian dan keseharian masyarakat.