Kolaborasi Antardaerah Jadi Kunci Ketahanan Pangan Perkotaan

Keterbatasan lahan pertanian di kota-kota besar tak lagi menjadi alasan untuk mengabaikan ketahanan pangan. Sebaliknya, tantangan itu justru mendorong lahirnya kolaborasi lintas daerah, inovasi teknologi, dan perbaikan sistem distribusi agar pasokan pangan tetap terjaga. Hal ini mengemuka dalam Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota se-Indonesia yang digelar di sela Rapat Kerja Nasional APEKSI ke-XVIII di Medan, Senin (29/6).

Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komisariat Wilayah I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengakui bahwa Medan bukanlah daerah produsen pangan. Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, Pemkot Medan terus memperkuat kemitraan dengan daerah penyangga seperti Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan inflasi pangan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

“Kuncinya adalah kolaborasi antardaerah agar distribusi pangan dari daerah penghasil ke Medan berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Rico dalam forum yang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Menurut Rico, forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk saling bertukar pengalaman dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan pangan.

Salah satu topik yang menjadi sorotan adalah penerapan konsep smart farming dan urban farming yang telah berhasil diimplementasikan di sejumlah kota. Inovasi ini dinilai mampu menjadi solusi bagi daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas untuk memproduksi pangan sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti hidroponik dan pertanian vertikal, produktivitas pangan di lahan sempit dapat ditingkatkan secara signifikan.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dalam menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep co-creation yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pangan yang tangguh. “Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi, keterjangkauan, dan keberlanjutan,” tegas Bima Arya.

Bima Arya juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Medan yang berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam alokasi APBD untuk sektor pangan di tingkat kota. Menurutnya, komitmen anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam memprioritaskan ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan.

Ke depan, kolaborasi antardaerah dan adopsi teknologi pertanian modern diprediksi akan semakin penting seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat. Pertanyaannya, apakah kota-kota lain di Indonesia siap mengikuti jejak Medan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pangan dan membangun kemitraan strategis dengan daerah penyangga?