Jepang Rilis Pedoman Khusus Pengajaran Bahasa Jepang di Sekolah Malam: Respons atas Lonjakan Siswa Asing
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Pendidikan Jepang untuk pertama kalinya menyusun pedoman pengajaran bahasa Jepang di sekolah menengah pertama malam, menyusul temuan bahwa hanya 30% sekolah memiliki guru khusus bahasa.
- Sebanyak 60% dari 1.969 siswa di 53 sekolah malam Jepang adalah warga negara asing, mendorong kebutuhan akan pendekatan pengajaran yang lebih terstruktur.
- Pedoman baru mendorong asesmen latar belakang siswa secara mendalam, rencana individual, dan kerja sama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang (MEXT) baru saja merilis pedoman khusus bagi pengajar bahasa Jepang di sekolah menengah pertama malam (night junior high school). Langkah ini merupakan respons terhadap keragaman latar belakang siswa yang semakin kompleks, terutama dari kalangan imigran dan warga asing yang tidak menyelesaikan pendidikan wajib.
Berdasarkan survei MEXT terhadap 62 sekolah negeri penyelenggara program sekolah malam pada tahun fiskal 2025, hanya sekitar 30 persen di antaranya yang memiliki guru khusus bahasa Jepang. Sisanya mengandalkan guru reguler yang tidak memiliki spesialisasi dalam pengajaran bahasa, sehingga kualitas pembelajaran menjadi perhatian serius. Banyak guru mengaku kesulitan mendapatkan materi ajar yang memadai dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah.
Data sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2024, terdapat 1.969 siswa yang terdaftar di 53 sekolah malam di seluruh Jepang. Sekitar 60 persen di antaranya adalah warga negara asing, sebagian besar berasal dari latar belakang non-penutur bahasa Jepang. Kondisi ini mendorong MEXT untuk menyusun panduan yang lebih sistematis agar pengajaran bahasa Jepang dapat berjalan efektif.
Pedoman yang baru dirilis ini menekankan pentingnya asesmen menyeluruh terhadap latar belakang siswa saat wawancara masuk. Sekolah diminta menyusun rencana pembelajaran individual yang mencakup jalur karier, serta meninjau rencana tersebut secara berkala. Selain itu, pedoman mendorong sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas lokal dan memberikan dukungan lintas sekolah, bukan membebankan pengajaran bahasa hanya pada satu atau dua guru.
Bagi Indonesia, langkah Jepang ini relevan mengingat jumlah pekerja migran Indonesia di Jepang terus meningkat. Pada 2023, tercatat lebih dari 120.000 warga Indonesia tinggal di Jepang, sebagian besar bekerja di sektor manufaktur dan perawatan. Anak-anak mereka kerap menghadapi kendala bahasa saat mengikuti pendidikan formal. Model pendekatan Jepang dalam mengintegrasikan siswa asing melalui sekolah malam bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang program pendidikan inklusif bagi anak-anak pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ke depan, efektivitas pedoman ini akan sangat bergantung pada komitmen sekolah dan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya. Apakah Jepang mampu memperluas akses pendidikan bahasa yang berkualitas bagi seluruh siswa asing, atau justru kesenjangan antara sekolah dengan guru khusus dan tanpa guru khusus akan semakin melebar?
