Iran Menolak Klaim Trump soal Selat Hormuz: 'Kebohongan Belaka'

Teheran, LyndHub — Militer Iran secara tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi negara, juru bicara komando militer pusat Iran, Ebrahim Zolfaghari, menyebut pernyataan tersebut sebagai "kebohongan dan rekayasa belaka".

Zolfaghari menegaskan bahwa Selat Hormuz, jalur vital bagi sekitar seperlima konsumsi minyak dunia, tetap berada di bawah manajemen dan pengawasan penuh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. "Tidak ada kapal dagang atau kapal tanker yang dapat melintas tanpa izin dan pengawasan dari angkatan bersenjata Iran yang perkasa," ujarnya dalam video yang disiarkan stasiun televisi pemerintah, Kamis (13/8).

Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas unggahan Trump di platform Truth Social pada Rabu (12/8), di mana ia mengklaim bahwa AS "memiliki kendali total atas Selat Hormuz" dan menyebut blokade angkatan lautnya sebagai "Tembok Baja" yang tidak dapat ditembus Iran. Klaim tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Teheran, yang sejak pecahnya perang di Timur Tengah pada 28 Februari lalu telah memberlakukan aturan ketat bagi kapal yang melintas, termasuk kewajiban memperoleh izin dan membayar biaya transit.

Kepala pasukan paramiliter Basij di bawah Garda Revolusi, Hossein Taeb, juga menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran. "Hari ini, Anda melihat bahwa Selat Hormuz berada di bawah manajemen dan kontrol Republik Islam, dan negara kami melanjutkan jalannya dengan keamanan penuh," katanya kepada televisi negara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik kebijakan AS yang dinilainya sering salah perhitungan akibat kegagalan intelijen, merujuk pada perang melawan Iran sebagai contoh nyata.

Anggota komisi keamanan nasional parlemen Iran, Behnam Saeedi, bahkan menyatakan bahwa Selat Hormuz ditutup total bagi kapal-kapal AS dan Israel. "Kapal milik rezim Zionis tidak akan memiliki hak untuk melewati Selat Hormuz dalam keadaan apa pun, baik dalam perang maupun damai," tegasnya. Pernyataan ini semakin memperuncing ketegangan di kawasan yang sudah memanas sejak konflik Gaza melebar.

Ketegangan di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung bagi Indonesia. Sebagai negara pengimpor minyak mentah, setiap gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dan harga BBM domestik. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan menyiapkan langkah antisipasi, seperti diversifikasi sumber impor dan penguatan cadangan strategis.

Iran dan Oman sebenarnya telah menjalin pembicaraan untuk membuka rute alternatif melalui selat tersebut, namun negosiasi belum mencapai kesepakatan final. Teheran menegaskan bahwa rute baru pun tidak akan otomatis membuka akses kecuali AS memenuhi tuntutan Iran. Sikap ini menunjukkan bahwa penyelesaian krisis tidak akan mudah, dan dunia harus bersiap menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan di jalur energi paling kritis di dunia.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya siapa yang mengendalikan Selat Hormuz, tetapi bagaimana komunitas internasional, termasuk Indonesia, menavigasi ketegangan ini tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi global. Apakah diplomasi akan mampu meredakan ketegangan, atau justru konfrontasi militer yang akan menentukan? Semua pihak tampaknya masih menunggu langkah selanjutnya dari Washington dan Teheran.