Kasus Raeesah Khan Berakhir: Pritam Singh Dicoret dari Pengacara, Analis Sebut Integritas Politik Singapura Diuji

Keputusan pengadilan Singapura pada Kamis (13/8) yang mencoreot nama Ketua Partai Pekerja (WP) Pritam Singh dari daftar pengacara menandai babak akhir dari saga panjang yang telah berlangsung lima tahun, sejak mantan anggota parlemen oposisi Raeesah Khan berbohong di parlemen. Para analis politik menilai langkah ini sebagai penegasan bahwa integritas dalam politik adalah harga mati, meskipun harus dibayar dengan biaya yang tidak sedikit.

Proses hukum yang berujung pada pencabutan izin praktik Singh sebenarnya sudah bisa diprediksi. Banyak pengamat menyebut kasus ini sebagai perkara yang "terbuka dan tertutup". Namun, yang lebih penting, keputusan ini memberikan penutupan bagi publik yang selama ini mengikuti jalannya kasus yang berliku. Menurut Asisten Profesor Benjamin Joshua Ong dari Singapore Management University (SMU), pesan yang ingin disampaikan jelas: kejujuran, bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele, sangatlah penting. "Meski penegakan prinsip ini penting, ada biayanya, berupa waktu parlemen dan pengadilan yang dialihkan dari isu-isu mendesak lainnya," ujarnya.

Kronologi kasus ini bermula pada Agustus 2021, ketika Raeesah Khan, yang saat itu menjadi anggota parlemen dari WP, menyampaikan cerita bohong di parlemen tentang seorang korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan buruk di kantor polisi. Beberapa hari kemudian, Khan mengaku kepada Singh bahwa cerita itu tidak benar. Namun, ia kembali mengulangi kebohongannya pada sidang parlemen Oktober, sebelum akhirnya mengakui kebohongannya pada November 2021. Komite Hak Istimewa (COP) yang dibentuk untuk menyelidiki kasus ini kemudian memeriksa Singh dan sejumlah petinggi WP lainnya pada Desember 2021.

Hasilnya, Singh dinyatakan bersalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ketika ia mengaku kepada COP bahwa ia telah meminta Khan untuk mengakui kebohongannya. Ia pun dijatuhi denda sebesar S$14.000 (sekitar Rp165 juta). Banding yang diajukannya ditolak pada Desember 2025. Kini, dengan pencoretan namanya dari daftar pengacara, tidak ada lagi "benang kusut" yang tersisa, seperti dikatakan Dr Mustafa Izzuddin, analis senior hubungan internasional dari Solaris Strategies Singapore.

Bagi sebagian pengamat, kasus ini menjadi cermin bagaimana politik Singapura menangani isu integritas. Asisten Profesor Ong menekankan bahwa apa yang dilakukan Khan memang salah, meskipun tujuannya untuk menyoroti isu penting tentang perlakuan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Ia berharap, dengan berakhirnya saga ini, parlemen dapat kembali fokus melayani warga dan menangani tantangan zaman. Namun, ia juga mengingatkan bahwa publik harus tetap kritis dan cermat dalam menyikapi berbagai isu penting lainnya.

Di sisi lain, Associate Professor Eugene Tan dari SMU menilai bahwa keputusan ini merupakan "kelegaan" bagi Singh karena ada penutupan, meskipun ia dan partainya harus hidup dengan konsekuensinya. Ia menambahkan bahwa publik Singapura sudah lama memiliki pandangan sendiri tentang saga ini dan para tokohnya, termasuk WP dan Partai Aksi Rakyat (PAP). "Publik sudah memutuskan soal Singh, jadi saya tidak melihat kasus hari ini akan memengaruhinya secara signifikan. Yang jelas, ini adalah pukulan reputasi lain yang merusak citra politiknya," kata Tan.

Bagi WP, kata Tan, ada "sisi baik" karena mereka tetap menjadi satu-satunya partai oposisi yang viable. "Dampak dari saga yang berlarut-larut ini agak teredam. Namun, WP harus lebih berhati-hati agar tidak terlibat dalam kesalahan politik lain pada masa parlemen ini," tambahnya. Pengamat independen Dr Felix Tan juga berpendapat bahwa banyak warga Singapura mungkin sudah siap move on dari episode ini, meskipun ada sebagian yang melihatnya sebagai kasus yang terlalu dipolitisasi. "Pada akhirnya, banyak bergantung pada bagaimana publik menilai proporsionalitas hasilnya," ujarnya.

Meski demikian, pencoretan Singh dari daftar pengacara tidak serta-merta mengakhiri karier politiknya. Sebagai pengacara non-praktik yang fokus pada pelayanan politik, ia diperkirakan tidak akan kehilangan penghasilan. Ia pun masih memiliki dukungan kuat dari konstituennya. Namun, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan di ruang publik memiliki konsekuensi. Pertanyaannya, apakah kasus ini akan menjadi pelajaran bagi politisi lain di Singapura, atau justru menjadi preseden yang memperkuat tuntutan transparansi dan akuntabilitas di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab.