PDIP Sindir Jokowi: Main Level Lokal, Harus Naik Kelas ke Panggung Global
Baca dalam 60 detik
- PDIP menilai mantan Presiden Jokowi seharusnya tidak lagi berkutat pada politik lokal setelah menerima gelar adat di Lampung.
- Ritual injak kepala kerbau yang dilakukan Jokowi dinilai bukan simbol penghinaan terhadap PDIP, karena lambang partai adalah banteng, bukan kerbau.
- Tokoh adat menegaskan pemberian gelar 'Baginda Pemuka Bangsa' merupakan tradisi ribuan tahun, bukan inisiatif Jokowi.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" dalam sebuah ritual di Lampung. Andreas menegaskan bahwa sebagai mantan kepala negara, Jokowi seharusnya tidak lagi bermain di level lokal, melainkan tampil di panggung internasional.
Dalam ritual yang digelar di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6), Jokowi menjalani prosesi adat yang salah satunya adalah menginjak kepala kerbau. Andreas dengan santai menanggapi spekulasi bahwa ritual tersebut merupakan penghinaan terhadap PDIP. "Lambang PDIP bukan kepala kerbau, melainkan banteng moncong putih," ujarnya saat dihubungi, Senin (29/6).
Andreas menambahkan bahwa sebagai simbol pemersatu bangsa, Jokowi tidak seharusnya diidentikkan dengan kelompok masyarakat tertentu. "Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda. Masa mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suara?" sindirnya.
Sementara itu, Ketua DPP PSI Bestari Barus memastikan bahwa ritual tersebut bukan atas kemauan Jokowi, melainkan inisiatif masyarakat adat Lampung sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya selama menjabat presiden. "Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut," jelas Bestari.
Tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menjelaskan bahwa pemberian gelar adat atau muakhi telah menjadi tradisi turun-temurun. "Ini bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan silaturahmi," katanya.
Kritik PDIP ini muncul di tengah spekulasi bahwa Jokowi masih aktif membangun jaringan politik pasca-kepresidenan. Langkah Jokowi yang kerap melakukan safari politik ke berbagai daerah dinilai oleh sebagian pengamat sebagai upaya mempertahankan pengaruh, meski ia sudah tidak lagi menjabat. Namun, Andreas menilai bahwa status sebagai mantan presiden seharusnya membawa tanggung jawab yang lebih besar, bukan justru terjebak dalam politik lokal.
Ke depan, publik akan terus mengamati apakah Jokowi akan mengikuti saran PDIP untuk lebih berkonsentrasi pada peran global, atau tetap mempertahankan pendekatan lokal yang selama ini menjadi ciri khasnya. Pertanyaan yang muncul: apakah kritik ini bagian dari dinamika politik menjelang pemilu, atau sekadar teguran etika bagi seorang negarawan?
