Jho Low Masuk Daftar Calon Penerima Grasi Trump: Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Fugitive finansial asal Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low, dikabarkan masuk dalam daftar calon penerima grasi presiden dari Donald Trump. Laporan majalah The Atlantic pada 29 Juni lalu menyebutkan bahwa Low menjadi salah satu dari sekitar 250 individu yang dipertimbangkan untuk mendapatkan pengampunan dalam rangka perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.

Menurut tiga sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, Trump tengah menimbang-nimbang daftar yang mencakup nama Low, bersama dengan rapper Pras Michel—yang terlibat dalam kampanye lobi ilegal terkait 1MDB—dan Nicole Daedone, pendiri perusahaan wellness OneTaste yang dihukum dalam kasus konspirasi kerja paksa. Gedung Putih awalnya tidak memberikan tanggapan, namun setelah laporan terbit, seorang pejabat membantah bahwa nama-nama itu masuk dalam radar tim grasi.

Langkah ini memicu reaksi keras dari Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mempertimbangkan permohonan grasi untuk Low, karena proses pengadilan terhadapnya masih berlangsung. Anwar menyebut masalah itu sebagai "non-issue" dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada AS. Namun, di balik pernyataan resmi, kekhawatiran membayangi: jika Low benar-benar diampuni, bagaimana nasib upaya pemulangan aset 1MDB yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar?

Bagi Indonesia, skandal 1MDB bukanlah cerita asing. Kasus ini memiliki kemiripan dengan skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan kasus Jiwasraya, di mana dana negara digelapkan dan sebagian dialirkan ke luar negeri. Jika AS memberikan grasi kepada Low, hal itu dapat menimbulkan preseden buruk bagi upaya global memberantas korupsi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering mengandalkan kerja sama internasional, termasuk AS, untuk memulangkan aset hasil korupsi. Grasi Trump bisa diartikan sebagai sinyal bahwa pelaku kejahatan keuangan besar bisa lolos dari hukuman jika memiliki koneksi politik yang kuat.

Di sisi lain, langkah Trump ini juga terkait dengan politik domestik AS. Dengan memberikan grasi massal pada perayaan 250 tahun kemerdekaan, Trump ingin menunjukkan kekuasaan eksekutifnya sekaligus menarik simpati kelompok tertentu. Namun, kritikus menilai bahwa memasukkan nama Low—yang dituduh mencuci uang melalui sistem keuangan AS—justru merusak citra Amerika sebagai garda depan anti-korupsi.

Low sendiri telah membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa ia adalah korban kampanye fitnah. Namun, bukti-bukti yang diajukan jaksa AS menunjukkan adanya aliran dana miliaran dolar yang dibelanjakan untuk properti mewah, perhiasan, dan bahkan film Hollywood. Sampai saat ini, Low masih menjadi buronan dan tidak diketahui keberadaannya, diduga bersembunyi di China.

Pertanyaan besarnya: apakah grasi Trump akan mengakhiri perburuan Low? Atau justru memicu gelombang baru tuntutan dari negara-negara lain yang merasa dirugikan? Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa tanpa kerja sama internasional yang kuat, para koruptor kelas kakap bisa dengan mudah berlindung di balik kekuasaan politik.