Lima Peserta Meninggal dalam Pelatihan Militer Koperasi Desa: Komnas HAM Desak Penghentian

Lima orang peserta pelatihan dasar militer bagi calon pengelola Koperasi Merah Putih meninggal dunia hanya dalam sepuluh hari pertama penyelenggaraan program. Kematian yang terjadi antara 17 hingga 26 Juni lalu itu memicu desakan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil agar pemerintah segera menghentikan kegiatan tersebut.

Program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pada Juli tahun lalu merupakan salah satu proyek unggulan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya mendirikan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh desa di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029. Koperasi ini direncanakan menjual barang kebutuhan pokok, gas elpiji bersubsidi, dan pupuk.

Sebanyak 35 ribu calon pengelola koperasi diwajibkan mengikuti pelatihan militer selama 45 hari yang dimulai pada 14 Juni dan berlangsung hingga 31 Juli di sejumlah unit pelatihan militer daerah. Kementerian Pertahanan yang memimpin pelatihan menyatakan lima peserta meninggal karena serangan jantung, sengatan panas, tuberkulosis, dan pneumonia. Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar 50 juta rupiah.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan, menegaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan dan dinyatakan layak. Ia juga mengklaim pelatihan tidak bersifat fisik berat dan tidak berfokus pada keterampilan tempur. Meski demikian, Kementerian Pertahanan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh termasuk pemantauan kesehatan dan penyesuaian intensitas kegiatan, serta melibatkan Kementerian Kesehatan.

Komnas HAM mendesak pemerintah menghentikan pelatihan militer bagi calon pengelola koperasi dan program desa nelayan. Menurut Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, koperasi adalah lembaga ekonomi yang membutuhkan kompetensi manajemen, kepemimpinan, dan literasi keuangan, bukan disiplin militer. “Pelatihan dasar militer tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut,” ujarnya. Komnas HAM juga meminta polisi segera melakukan otopsi forensik untuk kepentingan penyelidikan kriminal.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari sejumlah kelompok hak asasi manusia, menilai pelatihan ini cacat sejak awal karena didasari asumsi bahwa disiplin militer sama dengan profesionalisme organisasi sipil. “Kematian lima peserta ini semakin menegaskan bahwa asumsi itu tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya,” demikian pernyataan koalisi. Mereka menambahkan bahwa praktik ini mencerminkan meningkatnya ketergantungan pemerintah pada pendekatan militer dalam program-program sipil di bawah Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis.

Koalisi juga mengkritik bahwa praktik tersebut semakin mengaburkan batas antara lembaga pertahanan dan pemerintahan sipil dalam negara demokrasi. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana pemerintah bersedia mengevaluasi tidak hanya aspek teknis pelatihan, tetapi juga relevansi pendekatan militeristik dalam pengelolaan koperasi desa yang notabene merupakan entitas ekonomi.