Sejarah Baru Gereja Vietnam: Upacara Beatifikasi Pertama Digelar di Tanah Air

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, upacara beatifikasi—tahap kedua menuju kanonisasi—digelar di Vietnam, tepatnya di sebuah paroki kecil di Ca Mau, Delta Mekong, Kamis (2/7). Puluhan ribu umat Katolik dari berbagai penjuru negeri memadati lokasi, menyaksikan momen yang oleh Vatikan disebut sebagai "hari bersejarah" bagi gereja di negara komunis tersebut.

Kardinal Luis Antonio Tagle, utusan khusus Paus Leo XIV, memimpin misa agung untuk Pastor Francis Xavier Truong Buu Diep, seorang imam yang tewas pada 1946 saat melindungi jemaatnya dari serangan dua desertir Jepang. Diep kini resmi menyandang gelar "beato", langkah kedua dari tiga tahap menuju status santo. Menurut Keuskupan Can Tho, Diep dikenal karena pengabdiannya kepada kaum miskin, sakit, dan korban perang selama bertugas di Paroki Tac Say sejak 1930.

Kehadiran Tagle sebagai utusan paus menegaskan membaiknya hubungan antara Vietnam yang berhaluan komunis dan Takhta Suci. Sejak berakhirnya perang saudara pada 1975, kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Terobosan baru terjadi pada 2023 ketika Vietnam menyetujui penempatan "Perwakilan Kepausan Tetap" di negaranya. Tagle dalam khotbahnya menyebut upacara itu sebagai "saat sukacita besar bagi umat Katolik Vietnam" dan "hari yang benar-benar bersejarah dalam kehidupan gereja".

Antusiasme umat tampak dari kesediaan mereka menempuh perjalanan jauh. Tran Le Tap, seorang pedagang berusia 65 tahun dari An Giang, mengaku menginap di atas tikar di luar gereja sejak malam sebelumnya. "Kami tidak boleh melewatkan ini. Ini kehormatan bagi umat Katolik dan juga bagi bangsa Vietnam," ujarnya. Sementara itu, Le Mai (33) bersama ibunya menempuh perjalanan sehari penuh dari Hanoi—kombinasi pesawat dan mobil—demi menghadiri misa. "Ini hak istimewa bagi saya dan ibu saya," katanya.

Meskipun konstitusi Vietnam menjamin kebebasan beragama, pemerintah tetap mengontrol ketat organisasi keagamaan. Langkah Vatikan dan Hanoi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pelonggaran, setidaknya dalam simbol-simbol keagamaan publik. Bagi Indonesia, yang juga memiliki populasi Katolik signifikan dan hubungan diplomatik penuh dengan Vatikan, perkembangan ini bisa menjadi preseden bagi dialog antara negara dengan mayoritas Muslim dan institusi keagamaan global. Pertanyaannya, apakah pendekatan serupa dapat diadopsi untuk mengelola keragaman agama di kawasan?