China Masukkan 20 Entitas Jepang ke Daftar Hitam Ekspor, Ketegangan Beijing-Tokyo Memanas

China kembali memperketat kontrol ekspornya dengan memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar hitam pada Senin (29/6), menandai babak baru ketegangan diplomatik antara dua negara tetangga yang telah memburuk sejak akhir tahun lalu. Langkah ini secara langsung menargetkan perusahaan dan lembaga riset yang dinilai Beijing berkontribusi pada penguatan militer Jepang.

Kementerian Perdagangan China dalam pernyataannya menyebutkan bahwa daftar hitam tersebut mencakup National Institute for Defense Studies serta Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation. Alasan yang dikemukakan adalah "menjaga keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional, termasuk non-proliferasi." Pemerintah China menuduh Jepang telah "semakin menyimpang ke jalur yang salah dengan mengintensifkan dorongan terhadap 'bentuk baru militarisme'."

Ketegangan bilateral mencapai titik didih pada November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Tokyo mungkin akan merespons secara militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya yang akan direbut dengan paksa jika perlu, langsung merespons dengan serangkaian pembatasan ekspor pada Februari lalu terhadap puluhan perusahaan Jepang.

China adalah produsen dan pemurni logam tanah jarang terbesar di dunia, bahan baku krusial untuk berbagai produk teknologi tinggi seperti kendaraan listrik, ponsel pintar, sistem pemandu rudal, dan laser. Dengan mengendalikan pasokan ini, Beijing memiliki pengaruh signifikan terhadap rantai pasok global, terutama sektor pertahanan dan elektronik Jepang yang sangat bergantung pada impor mineral tersebut.

Bagi Indonesia, eskalasi ini membawa implikasi serius. Sebagai negara yang juga bergantung pada impor teknologi dan komponen elektronik, gangguan rantai pasok akibat perang dagang teknologi antara China dan Jepang dapat berdampak pada harga dan ketersediaan barang elektronik di pasar domestik. Selain itu, Indonesia yang memiliki cadangan logam tanah jarang yang belum tergarap optimal justru bisa melihat peluang untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, meskipun membutuhkan investasi dan teknologi yang tidak sedikit.

Juru bicara Kementerian Perdagangan China yang tidak disebutkan namanya menegaskan bahwa langkah ini "sepenuhnya adil, masuk akal, dan sah" serta tidak akan mempengaruhi pertukaran ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Jepang. Namun, pernyataan tersebut sulit dipercaya mengingat daftar hitam ini mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam rantai pasok pertahanan Jepang.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang akan mengambil langkah balasan, seperti membatasi investasi atau ekspor teknologi tertentu ke China, atau justru mencari jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan. Yang jelas, sengketa ini tidak hanya menjadi urusan bilateral, tetapi juga berpotensi mengguncang rantai pasok teknologi global yang sudah rapuh akibat perang dagang AS-China.