Israel dan Lebanon Teken Kerangka Damai, Rubio Sebut Langkah Pertama yang Sulit

Washington — Israel dan Lebanon akhirnya menandatangani kerangka perjanjian damai di Washington pada Jumat (26/6) setelah negosiasi berhari-hari yang difasilitasi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut dokumen itu sebagai "langkah pertama dalam perjalanan yang sulit, namun penting dan diperlukan."

Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Moawad, dan mitranya dari Israel, Yechiel Leiter, membubuhkan tanda tangan pada dokumen trilateral bersama perwakilan AS di Gedung Negara Bagian. Acara penandatanganan berlangsung tanpa sesi tanya jawab dengan wartawan. Rubio sebelumnya menekankan bahwa perjanjian ini hanyalah awal dari proses panjang yang penuh tantangan.

Konflik antara Israel dan Hizbullah pecah pada 2 Maret, beberapa hari setelah AS dan Israel menyerang Iran. Serangan roket Hizbullah ke wilayah Israel memicu operasi darat dan udara Israel yang menewaskan lebih dari 4.000 orang di Lebanon dan mengungsikan lebih dari satu juta jiwa. Di pihak Israel, korban tewas mencapai 32 tentara dan empat warga sipil. Reuters melaporkan pada 4 Mei bahwa beberapa ribu pejuang Hizbullah tewas dalam perang tersebut.

Pejabat yang terlibat tidak memberikan rincian tentang isi kerangka kesepakatan, termasuk perbedaannya dengan gencatan senjata 16 April yang mendahului beberapa putaran perundingan sebelumnya. Moawad dalam pernyataannya mengatakan bahwa kerangka trilateral ini adalah "langkah pertama menuju pemulihan kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, mengamankan penghentian permusuhan secara permanen, memungkinkan rakyat kembali ke tanah mereka, dan memungkinkan semua warga Lebanon hidup dalam damai, keamanan, dan kemakmuran."

Leiter memuji Moawad yang bernegosiasi seperti "singa betina" dan menyatakan, "Dalam perjanjian kerangka kerja berbasis kinerja ini, Iran keluar, Hizbullah keluar, dan jalan menuju perdamaian antara Israel dan Lebanon terbuka." Namun, pernyataan optimistis itu kontras dengan kenyataan di lapangan. Sejak gencatan senjata terakhir, kekerasan masih terjadi. Israel mengklaim pada Jumat pasukannya menembak dan membunuh tujuh anggota Hizbullah yang beroperasi di dekat wilayah pendudukan. Klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.

Pembicaraan di Washington juga mencakup usulan penyerahan sebagian wilayah pendudukan Israel di Lebanon selatan kepada militer Lebanon. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa Israel setuju mundur dari sebagian wilayah itu, namun pejabat Israel dan Lebanon membantahnya. Sebelum perundingan pekan ini, Israel dan Hizbullah sepakat menghentikan tembakan meskipun Israel tetap mempertahankan pasukan di zona penyangga yang diklaimnya.

Dalam perkembangan terbaru, pasukan Israel menjatuhkan selebaran di kota Mansouri, Lebanon selatan, memerintahkan warga untuk meninggalkan daerah tersebut. Ini adalah perintah evakuasi pertama sejak gencatan senjata terakhir. Seorang pejabat militer senior Lebanon mengatakan Israel baru saja menambahkan Mansouri ke zona pendudukannya. Juru bicara militer Israel menyebut selebaran itu sebagai "pengingat" bahwa area tersebut berada dalam zona keamanan tempat tentara Israel beroperasi. Sementara itu, pejabat Lebanon menuduh tentara Israel menembaki siapa pun yang mendekati perbatasan zona tersebut, termasuk warga sipil dan tentara Lebanon.

Konteks Indonesia: Meskipun konflik Israel-Hizbullah berada di Timur Tengah, dinamika ini tetap relevan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia kerap menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan stabilitas Lebanon. Setiap eskalasi di kawasan berpotensi mempengaruhi harga minyak dunia dan rantai pasok energi, yang berdampak langsung pada ekonomi Indonesia. Selain itu, ribuan WNI bekerja di sektor domestik di Lebanon dan Israel, sehingga keselamatan mereka menjadi perhatian serius. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri biasanya mengeluarkan imbauan bagi WNI untuk meningkatkan kewaspadaan saat ketegangan meningkat.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah kerangka damai ini mampu bertahan di tengah pelanggaran yang terus terjadi. Rubio sendiri mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Tanpa mekanisme penegakan yang jelas dan komitmen nyata dari kedua pihak, risiko kegagalan tetap tinggi. Mampukah perjanjian ini menjadi landasan bagi perdamaian abadi, atau hanya akan menjadi babak baru dalam siklus kekerasan yang tak berkesudahan?