Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, DPR Apresiasi Kerja Nyata

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, menyambut positif hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat kenaikan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja Polri. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata perubahan yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026), Rano menekankan bahwa kepercayaan publik tidak bisa diperoleh hanya melalui pencitraan. “Capaian ini patut diapresiasi. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ketika masyarakat mulai merasakan perbaikan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran aparat, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Rano merinci sejumlah langkah strategis yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan tersebut. Di antaranya adalah pemberantasan judi online, penanganan tindak pidana siber, pemberantasan narkotika, penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penguatan pelayanan publik berbasis digital. Ia menegaskan bahwa seluruh upaya itu harus terus diiringi dengan komitmen menjaga integritas institusi.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya penindakan tegas terhadap oknum anggota yang menyalahgunakan wewenang. “Ketegasan terhadap oknum merupakan pesan yang sangat penting bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di tubuh Polri. Justru keberanian melakukan penindakan terhadap anggota sendiri menjadi bagian dari upaya membangun institusi yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat,” katanya. Baginya, akuntabilitas adalah fondasi utama penegakan hukum.

Rano menilai pengesahan perubahan Undang-Undang tentang Polri menjadi momentum krusial untuk memperkuat kelembagaan kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang makin kompleks. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan regulasi harus dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab kepada masyarakat. “Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.

Bagi publik Indonesia, tren positif ini menjadi indikator bahwa reformasi internal Polri mulai membuahkan hasil. Masyarakat kini menanti konsistensi kinerja, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar dan pemberantasan perjudian daring yang meresahkan. Kepercayaan yang telah terbangun harus dijaga dengan pelayanan yang semakin berkualitas dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Komisi III DPR RI berjanji akan terus mendukung penguatan institusi Polri. Rano berharap tren kenaikan kepercayaan publik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat. “Polri harus semakin hadir sebagai institusi penegak hukum yang profesional, presisi, humanis, responsif, serta mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Ke depan, tantangan Polri adalah mempertahankan momentum ini di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berubah. Akankah reformasi internal berjalan seiring dengan pengawasan publik yang ketat? Publik menanti bukti selanjutnya.