Johor Menuju Pemilu: Pertarungan BN vs PH, PN Terdesak, dan Dampaknya bagi Peta Politik Malaysia

Hari pencalonan untuk pemilihan negara bagian Johor yang akan digelar pada 11 Juli 2025 resmi dimulai pada 27 Juni, menandai dimulainya kampanye 14 hari yang akan menentukan arah politik di negeri selatan Semenanjung Malaysia. Sebanyak 2,7 juta pemilih terdaftar akan memilih 56 anggota Dewan Undangan Negeri (DUN), dengan tiga koalisi utama—Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH), dan Perikatan Nasional (PN)—bersiap mengajukan kandidat mereka.

BN dan PH telah mengumumkan niat untuk bertarung di seluruh 56 kursi, sementara PN diperkirakan hanya akan mencalonkan kandidat di 33 daerah pemilihan. Situasi ini membuka peluang terjadinya pertarungan tiga penjuru di sejumlah wilayah, bahkan empat penjuru di beberapa tempat dengan kehadiran Parti Ikatan Demokratik Malaysia (MUDA) yang maju di empat kursi dan Parti Bersama Malaysia (Bersama) yang menargetkan 15 kursi. Analis dari Universitas Utara Malaysia (UUM), Azizuddin Sani, menilai bahwa meskipun banyak partai bertarung, pertarungan utama tetap antara BN dan PH. “PN tidak sekuat itu, PAS juga tidak begitu kuat di Johor,” ujarnya.

BN memasuki pemilu ini dengan status petahana yang menguasai 40 kursi, sementara PH memegang 12 kursi, PN empat kursi, dan MUDA satu kursi. Meskipun BN dan PH menjadi mitra dalam pemerintahan persatuan nasional pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, keduanya tetap bersaing ketat di Johor. Ketua Menteri Johor yang juga calon petahana, Onn Hafiz Ghazi, menjadi ujung tombak kampanye BN. Analis dari Universitas Malaya, Awang Azman Awang Pawi, menyebut Onn Hafiz sebagai “salah satu faktor terkuat yang menguntungkan BN” dan pemilu ini bisa menjadi referendum atas gaya kepemimpinannya. “BN akan mencoba membingkai pemilu sebagai perbandingan antara stabilitas kepemimpinan yang ada dan ketidakpastian dari alternatif partai lain,” katanya.

Namun, PH tidak tinggal diam. Mereka menurunkan tokoh nasional seperti mantan Menteri Pendidikan Maszlee Malik yang akan bertarung di kursi Puteri Wangsa. Maszlee, yang juga mantan anggota parlemen Simpang Renggam, dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk posisi menteri besar jika PH menang. Dalam unggahan Facebook, Maszlee menantang Onn Hafiz untuk berdebat publik, menyebutnya sebagai “platform untuk mendidik rakyat dan membudayakan politik dewasa.” Syaza Shukri dari Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) memperingatkan bahwa kemenangan BN tidak mudah, terutama dengan kehadiran nama-nama besar seperti Maszlee.

Di sisi lain, PN menghadapi tekanan internal setelah PAS memutuskan kerja sama politik dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Meskipun keduanya masih bertarung di bawah logo PN, mereka akan berkampanye secara terpisah dengan mesin masing-masing. Direktur pemilu PN, Muhammad Sanusi Md Nor, menyatakan bahwa Bersatu akan mencalonkan kandidat terbanyak di antara partai komponen PN. Namun, analis meragukan kemampuan PN untuk merebut banyak kursi di Johor, basis tradisional BN dan PH.

Kursi-kursi marginal menjadi sorotan utama. Pada pemilu 2022, enam kursi—Bukit Batu, Bukit Pasir, Parit Yaani, Tangkak, Bukit Kepong, dan Jementah—dimenangkan dengan margin sangat tipis. Di Bukit Batu, PH menang hanya dengan 137 suara dalam pertarungan empat penjuru. Awang Azman menekankan bahwa kursi-kursi ini bisa berubah hanya dengan sedikit pergeseran partisipasi pemilih atau munculnya kandidat baru. “Kandidat yang memperoleh 35-40 persen suara bisa menang,” ujarnya. Kursi Puteri Wangsa juga menjadi medan pertempuran yang menarik karena mempertemukan Maszlee (PH), Teo Chia Ling (BN), dan Rashifa Aljunied (MUDA), dengan potensi pertarungan empat penjuru jika PN ikut serta.

Isu ekonomi dan keseharian diprediksi mendominasi kampanye. Meskipun BN akan mengkampanyekan proyek besar seperti Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JSSEZ) dan Sistem Transit Cepat (RTS), analis mengatakan pemilih lebih peduli pada upah, keterjangkauan perumahan, dan biaya hidup. Azizuddin menilai bahwa pemilih kelas menengah dan perkotaan akan melihat apa yang ditawarkan partai dalam hal manfaat ekonomi lima tahun ke depan. Awang Azman menambahkan bahwa pemilu ini bukan sekadar kontestasi antarpartai, melainkan pertarungan narasi antara stabilitas dan perubahan, serta ujian apakah pertumbuhan ekonomi Johor benar-benar dirasakan rakyat.

Di luar Johor, hasil pemilu ini akan menjadi indikator awal peta politik Malaysia menjelang pemilu negara bagian lain dan pemilu nasional. Bagi BN, pemilu ini menguji kemampuan koalisi mempertahankan suara Melayu konservatif setelah klaim Ketua Umum Ahmad Zahid Hamidi bahwa kemenangan di Johor bisa memicu “gelombang biru” nasional. Sementara itu, PH akan melihat apakah pemilih beralih ke partai baru seperti Bersama, dan PN akan menguji relevansinya setelah ketegangan internal. Syaza Shukri menyebut Johor sebagai “tempat uji coba” yang akan memperjelas fragmentasi politik. “Setelah fragmentasi menjadi jelas, mungkin kita akan melihat penyesuaian dan realiansi untuk pemilu lainnya,” katanya. Awang Azman menambahkan bahwa jika tidak ada partai yang dominan dan banyak kursi dimenangkan dengan suara di bawah 40 persen, maka pemilu nasional mendatang kemungkinan akan sangat terfragmentasi. “Pemilu Johor adalah laboratorium untuk pertanyaan yang lebih besar—apakah Malaysia kembali ke politik satu koalisi dominan, atau bergerak menuju sistem multi-koalisi dengan pertarungan tiga penjuru yang terus-menerus,” pungkasnya.