Raja Charles III Tak Akan Tinggal di Buckingham Palace, Fokus Buka Istana untuk Publik
Baca dalam 60 detik
- Raja Charles III memutuskan tidak menempati Buckingham Palace setelah renovasi £369 juta selesai, demi memperluas akses publik ke istana bersejarah itu.
- Keputusan ini diumumkan bersamaan dengan transparansi pajak kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Raja membayar £12,9 juta pada 2024-2025.
- Langkah ini memperkuat citra monarki sebagai institusi publik yang terbuka, sekaligus menjauhkan diri dari kontroversi Pangeran Andrew.
Raja Charles III memilih untuk tidak tinggal di Buckingham Palace setelah proyek renovasi besar-besaran senilai 369 juta pound sterling (sekitar Rp7,2 triliun) rampung, sebuah keputusan yang mengubah tradisi hampir dua abad monarki Inggris. Istana megah di pusat London itu akan tetap menjadi pusat seremonial dan operasional kerajaan, tetapi Raja dan Ratu Camilla akan terus menetap di Clarence House, kediaman mereka saat ini.
Keputusan ini diumumkan pada Kamis (25/6) dalam sesi pengarahan keuangan kerajaan yang juga menjadi momen bersejarah: untuk pertama kalinya, seorang raja Inggris mengungkapkan secara sukarela jumlah pajak yang ia bayarkan kepada negara. Charles III membayar 12,9 juta pound (US$16,1 juta) dalam bentuk pajak penghasilan dan capital gains untuk tahun fiskal 2024-2025, naik dari 11,7 juta pound tahun sebelumnya.
Menurut pejabat senior kerajaan yang mengelola urusan keuangan Raja, James Chalmers, Buckingham Palace akan tetap menjadi "markas besar monarki" dan "permata mahkota bangunan nasional". Namun, prioritas Raja adalah membuka istana seluas-luasnya untuk publik, bukan menjadikannya tempat tinggal pribadi. Langkah ini dinilai sebagai upaya modernisasi monarki di bawah kepemimpinan Charles III.
Keterbukaan finansial ini memberikan gambaran konkret pertama tentang kekayaan pribadi Raja, di luar aset kerajaan seperti kastil, perhiasan, dan karya seni yang bukan milik pribadi. Charles III sebenarnya tidak diwajibkan memublikasikan urusan pajaknya — seperti warga biasa, data tersebut bersifat rahasia. Namun, ia memilih melepaskan hak privasi itu sebagai bagian dari strategi monarki untuk tampil lebih transparan.
Craig Prescott, pakar hukum konstitusi dan monarki dari Royal Holloway, University of London, menilai langkah ini memperkuat gagasan bahwa monarki adalah institusi publik yang harus akuntabel. "Jika mereka terbuka dan setransparan mungkin, maka kontras dengan Pangeran Andrew akan semakin terlihat," ujarnya, merujuk pada skandal yang melibatkan adik Raja Charles tersebut.
Putra mahkota, Pangeran William, juga merilis rincian pajaknya pada hari yang sama. Ia membayar 7,76 juta pound dalam pajak penghasilan dan capital gains untuk tahun fiskal 2024-2025, turun dari 8,34 juta pound tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan komitmen generasi penerus monarki terhadap transparansi.
Bagi Indonesia, keputusan Raja Charles III menjadi contoh bagaimana institusi tradisional dapat beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan martabat. Di tengah perdebatan tentang transparansi lembaga publik di Tanah Air, langkah kerajaan Inggris ini bisa menjadi referensi tentang keseimbangan antara privasi individu dan akuntabilitas publik.
Ke depan, publik akan menanti apakah transparansi ini akan diikuti dengan pengungkapan lebih detail tentang kekayaan pribadi kerajaan, atau apakah langkah Charles III ini hanya strategi sementara untuk meredam kritik. Yang jelas, monarki Inggris sedang menulis babak baru dalam sejarahnya — di mana istana bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan simbol keterbukaan yang bisa diakses rakyat.
