Audit BPK Kini Lacak Jejak Digital: Misbakhun Peringatkan Pemda Soal Detail Kecil Anggaran

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan seluruh pemerintah daerah, termasuk pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk tidak memandang anggaran sekadar angka di atas kertas. Dalam sosialisasi akuntabilitas keuangan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin, ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus berwujud nyata dalam pelayanan yang dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

Pernyataan Misbakhun hadir di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas belanja daerah. Ia menggarisbawahi bahwa pengelolaan keuangan negara membawa konsekuensi administratif, hukum, dan moral. Karena itu, para pejabat daerah dituntut memahami ketentuan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, bukan hanya ketika pemeriksaan berlangsung. “Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.

Lebih jauh, Misbakhun menyoroti peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap disalahartikan sebagai “tukang hukum”. Menurut dia, BPK adalah lembaga konstitusional yang bertugas memastikan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan baik. Audit, lanjutnya, harus dipandang sebagai instrumen perbaikan tata kelola, bukan alat mencari-cari kesalahan. Pesan ini relevan bagi daerah yang tengah berupaya meningkatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terjebak pada perbaikan yang bersifat reaktif.

Yang menarik, Misbakhun juga mengingatkan bahwa era digital telah mengubah cara kerja BPK. Pemeriksaan kini tidak lagi bertumpu pada dokumen fisik semata. Server, sistem, data elektronik, dan jejak transaksi dalam aplikasi menjadi bagian penting dari audit. “Sekarang audit bukan hanya melihat kertas. Server, sistem, data elektronik, dan bagaimana transaksi tercatat dalam sistem juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan,” katanya. Imbauan ini menjadi sinyal kuat bagi pemda untuk segera membenahi infrastruktur data dan administrasi digital mereka.

Misbakhun juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek. Ia memberi contoh bahwa hal-hal kecil seperti ketebalan aspal, kelas besi, atau spesifikasi material bisa menjadi temuan besar dalam pemeriksaan. “Jangan menganggap hal-hal kecil tidak penting. Detail kecil dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi temuan besar,” tegasnya. Pernyataan ini mengingatkan bahwa banyak kasus korupsi di daerah justru bermula dari manipulasi spesifikasi yang tampak sepele.

Bagi pembaca di Indonesia, imbauan ini memiliki arti strategis. Di tengah upaya pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan dari daerah, tata kelola keuangan yang baik menjadi prasyarat utama. Jika pemda gagal membenahi administrasi, risiko temuan BPK akan meningkat, yang pada akhirnya menghambat penyaluran dana transfer dan menurunkan kepercayaan publik. Sebaliknya, pemda yang mampu menunjukkan akuntabilitas akan lebih mudah mendapatkan dukungan pendanaan dan insentif fiskal.

Misbakhun meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari OPD, BUMD, BLUD, kecamatan, hingga kelurahan, untuk memperkuat pencatatan, dokumentasi, dan pengelolaan data keuangan. Ia mengingatkan bahwa di balik angka-angka APBN dan APBD terdapat kepentingan rakyat: gaji pegawai, pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. “Jangan sampai kita melihat APBN, APBD atau anggaran lainnya hanya sebagai angka,” pesannya.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah pemda mampu meraih opini WTP, melainkan sejauh mana mereka siap beradaptasi dengan metode audit berbasis digital. Apakah pemerintah daerah akan menjadikan peringatan ini sebagai momentum pembenahan, atau justru menunggu temuan BPK yang bisa berujung pada proses hukum? Jawabannya akan menentukan kualitas pelayanan publik di daerah-daerah Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.