Evaluasi Tata Kelola MBG: Pemerintah Fokus pada Ibu Hamil, Balita, dan Wilayah 3T
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah memprioritaskan kelompok 3B (ibu hamil, menyusui, balita) dan daerah 3T dalam program Makan Bergizi Gratis untuk menekan angka stunting.
- Presiden Prabowo memberi mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat tata kelola, termasuk aspek gizi dan higienitas.
- Dewan Ekonomi Nasional melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dasar evaluasi program.

Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—yang disebut kelompok 3B—serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai langkah strategis menekan angka stunting dan memperbaiki ketimpangan gizi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa intervensi gizi pada kelompok 3B dinilai paling efektif untuk mencegah dan menurunkan prevalensi gizi buruk. “Yang notabene intervensi stunting paling maksimal ada di situ,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Pernyataan ini mempertegas pergeseran prioritas dari sekadar pembagian makanan massal menjadi program yang lebih terukur dampaknya.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada wilayah 3T yang selama ini kerap terabaikan dalam hal akses dan sumber daya. Qodari menjelaskan bahwa daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas utama dalam penyaluran MBG ke depan. “Daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang perhatiannya masih kurang, sumber dayanya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata dan memperkuat tata kelola program MBG. Qodari memastikan bahwa seluruh rencana perbaikan akan dilaporkan langsung kepada presiden dan mendapat pengawasan ketat. “Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru untuk melakukan penataan,” ucapnya. Langkah ini menunjukkan komitmen politik tingkat tinggi terhadap keberlanjutan program.
Proses evaluasi tidak hanya melibatkan pemerintah pusat. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) turut berperan dengan melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Survei ini, menurut Qodari, memberikan gambaran populasi yang akurat dan menjadi masukan berharga bagi pimpinan BGN yang baru. “Temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru,” katanya. Keterlibatan DEN menandakan bahwa aspek ekonomi dan efisiensi juga menjadi pertimbangan dalam perbaikan program.
Ke depan, pemerintah optimistis bahwa penataan dan penyempurnaan yang dilakukan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, mulai dari aspek gizi hingga higienitas makanan. Qodari menyebut akan ada banyak perubahan yang terjadi, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pertanyaan yang tersisa adalah sejauh mana perubahan ini mampu menjangkau sasaran secara merata, terutama di daerah terpencil yang selama ini minim akses.



