Prasetyo Hadi Pimpin Satgas Mitigasi PHK, Tugas Berat Cegah Gelombang Pemutusan Kerja
Baca dalam 60 detik
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi resmi menjabat ketua satuan tugas yang fokus mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
- Satgas akan berkolaborasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk memantau perusahaan berisiko dan menangani konflik internal.
- DPR berkomitmen mendukung satgas dengan koordinasi rutin, menandai sinergi lintas lembaga dalam isu ketenagakerjaan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dipercaya memimpin Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang baru dibentuk, sebuah langkah strategis pemerintah untuk meredam ancaman gelombang PHK di tengah tekanan industri.
Penunjukan tersebut diumumkan setelah rapat koordinasi antara satgas dan pimpinan DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/6). Prasetyo mengungkapkan bahwa seluruh pihak sepakat memintanya menjadi ketua karena dianggap mampu menjembatani berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga buruh.
Satgas ini telah melalui proses pembentukan selama setahun terakhir dan kini mulai bekerja memetakan persoalan industri. Fokus utamanya adalah melakukan mitigasi terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, baik karena masalah pasokan bahan baku, konflik internal manajemen, maupun faktor lainnya. Prasetyo menegaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara individual.
"Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Namun, apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ujarnya dalam konferensi pers.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri. Kehadiran lintas sektor ini menandakan pendekatan komprehensif yang diusung pemerintah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen parlemen untuk bersinergi dengan pemerintah. "Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal," kata Dasco.
Langkah ini menjadi krusial mengingat tekanan ekonomi global dan domestik yang mendorong sejumlah perusahaan melakukan efisiensi. Dengan adanya satgas, diharapkan gelombang PHK dapat diminimalkan melalui deteksi dini dan intervensi tepat sasaran.
Ke depan, efektivitas satgas akan diuji oleh kompleksitas permasalahan di lapangan. Akankah koordinasi lintas lembaga ini mampu menekan angka PHK secara signifikan, atau justru menghadapi hambatan birokrasi? Publik menanti gebrakan nyata dari satgas yang baru terbentuk ini.
