Korea Selatan Pangkas Batas Atas Harga BBM demi Jinakkan Inflasi
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengumumkan penurunan batas harga bahan bakar minyak (BBM) pada periode ketujuh, sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang masih tinggi.
- Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan kontrol harga yang pertama kali diterapkan Maret lalu, setelah puluhan tahun tidak digunakan, untuk menstabilkan harga konsumen.
- Keputusan tersebut diambil di tengah inflasi Mei yang mencapai 3,1%, tertinggi dalam dua tahun terakhir, didorong oleh kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.
Pemerintah Korea Selatan akan menurunkan batas atas harga bahan bakar minyak (BBM) pada periode penetapan berikutnya, sebagai bagian dari strategi mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target. Menteri Keuangan merangkap Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Koo Yun-cheol, menyampaikan keputusan itu pada Jumat (26/6) di Seoul.
Kebijakan batas harga BBM ini pertama kali diberlakukan secara nasional pada Maret lalu, setelah puluhan tahun tidak diterapkan. Otoritas kemudian menyesuaikan batas tersebut setiap bulan. Pada periode keenam, pemerintah mempertahankan batas harga karena ketidakpastian situasi Timur Tengah. Namun, untuk periode ketujuh, batas harga akan diturunkan dan dipertahankan hingga harga konsumen dinilai stabil.
"Kami menjaga batas harga keenam tidak berubah minggu ini karena ketidakpastian situasi Timur Tengah, tetapi batas ketujuh akan lebih rendah dari level saat ini dan dipertahankan sampai harga konsumen stabil," ujar Koo dalam pernyataan resmi.
Langkah penurunan batas harga BBM ini menjadi sinyal bahwa pemerintah Korea Selatan serius menekan laju inflasi yang didorong oleh kenaikan harga energi global. Konflik di Timur Tengah telah memicu volatilitas harga minyak, yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan produksi di dalam negeri. Dengan menekan harga BBM, pemerintah berharap dapat meredam efek domino terhadap harga barang dan jasa lainnya.
Bagi Indonesia, kebijakan serupa pernah diterapkan melalui mekanisme harga batas atas (HBA) untuk BBM tertentu, meskipun tidak seketat Korea Selatan. Pengalaman Negeri Ginseng ini bisa menjadi referensi bahwa intervensi harga langsung, meskipun efektif jangka pendek, memerlukan strategi keluar yang hati-hati agar tidak mengganggu mekanisme pasar. Di Indonesia, subsidi BBM telah menjadi beban fiskal yang signifikan, dan setiap perubahan harga selalu berdampak pada daya beli masyarakat.
Para analis memperkirakan bahwa Bank of Korea kemungkinan akan menaikkan suku bunga acuan pada bulan depan untuk meredam tekanan inflasi. Keputusan ini akan menjadi ujian bagi pemulihan ekonomi Korea Selatan yang masih dibayangi perlambatan global. Pertanyaan yang muncul kemudian: seberapa lama pemerintah dapat mempertahankan kebijakan harga murah tanpa menguras anggaran negara?
