Jalan Indonesia Menuju OECD: Lebih dari Sekadar Gelar Keanggotaan

Indonesia tengah menapaki jalan menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah langkah yang jika berhasil akan menempatkannya sebagai negara Asia Tenggara pertama dalam jajaran organisasi berstandar tinggi tersebut. Namun, di balik ambisi diplomatik ini, tersimpan pekerjaan rumah besar yang jauh lebih krusial: membenahi kualitas regulasi dan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha.

Proses aksesi ini bukan sekadar upaya meraih pengakuan internasional. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari agenda reformasi struktural yang lebih luas, yang mencakup modernisasi birokrasi, percepatan transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi investor, sinyal ini penting: Indonesia serius memperbaiki iklim investasi, bukan hanya mengejar gengsi.

Namun, data Kementerian Hukum per Agustus 2022 menunjukkan betapa beratnya tantangan tersebut. Sebanyak 42.161 peraturan berlaku di Indonesia, terdiri dari 17.468 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah, 4.711 Peraturan LPNK, dan sekitar 4.000 peraturan tingkat pusat. Angka ini mencerminkan fragmentasi regulasi yang akut, di mana tumpang tindih dan inkonsistensi aturan kerap menciptakan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian inilah yang menjadi musuh utama investasi. Regulasi yang berubah-ubah atau sulit dipahami meningkatkan biaya usaha dan risiko, sehingga membuat investor ragu menanamkan modal. Sebaliknya, aturan yang sederhana, transparan, dan berbasis bukti dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih dapat diprediksi. Oleh karena itu, aksesi OECD harus dilihat sebagai momentum untuk merapikan kekusutan regulasi, bukan sekadar formalitas.

Bagi Indonesia, manfaat substantif keanggotaan OECD justru terletak pada proses reformasi yang harus dijalani. Standar OECD mendorong perbaikan tata kelola, transparansi, dan efektivitas birokrasi. Ini sejalan dengan kebutuhan investor yang menginginkan kepastian hukum, perizinan yang tidak berbelit, penegakan hukum yang non-diskriminatif, serta keputusan pemerintah yang dapat diprediksi.

Di tengah persaingan global untuk menarik investasi, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ukuran pasar atau sumber daya alam. Kualitas regulasi menjadi pembeda. Dengan bergabung ke OECD, Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa ia siap berkompetisi dengan standar global. Namun, pertanyaannya, apakah pemerintah mampu mengeksekusi reformasi ini tepat waktu?

Ke depan, keberhasilan aksesi ini akan diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah reformasi ini akan mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, atau justru hanya menjadi pencapaian simbolis? Jawabannya bergantung pada komitmen politik dan kapasitas birokrasi dalam merealisasikan standar OECD menjadi kebijakan yang nyata.