Gencatan Senjata Trump-Iran: Gencatan Senjata atau Bom Waktu?

Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pada 18 Juni lalu di Versailles disambut lega oleh banyak pihak. Namun, di balik nota kesepahaman (MoU) tersebut, tersimpan kontradiksi yang membuat perdamaian abadi masih jauh dari jangkauan. Alih-alih mengakhiri permusuhan, kesepakatan ini justru disebut sebagai krisis yang ditunda—dengan pemicu ledakan yang sudah terpasang.

Sejak Februari, Iran menutup Selat Hormuz, menyebabkan gangguan pasokan energi global terbesar dalam sejarah. Inflasi melonjak di negara-negara Barat, dan harga bensin di Amerika Serikat memicu kemarahan konsumen. Tekanan ekonomi inilah yang memaksa Presiden Donald Trump duduk berunding. Namun, hasilnya justru menuai kritik, termasuk dari mantan Presiden Barack Obama yang meragukan kesepakatan ini akan lebih baik dari perjanjian nuklir 2015.

Iran, meskipun mengalami kerusakan militer dan infrastruktur yang parah, justru keluar sebagai pihak yang lebih percaya diri. Dalam 72 jam setelah MoU, militer Iran mengklaim telah menutup kembali Selat Hormuz. Langkah ini menunjukkan bahwa Teheran mampu memanfaatkan celah dalam kesepakatan untuk terus menekan AS dan sekutunya. Senator Republik Bill Cassidy bahkan menyesalkan insentif finansial yang diberikan kepada rezim Iran.

Kelemahan struktural kesepakatan ini terletak pada hubungan segitiga antara AS, Israel, dan Iran. Iran secara eksplisit menyatakan bahwa agenda utamanya adalah mencegah serangan Israel lebih lanjut terhadap Hizbullah di Lebanon. Setiap kali Israel membalas, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, menyandera ekonomi global. Hal ini menempatkan Israel dalam posisi sulit: tidak bisa menghentikan hak bela diri, namun setiap responsnya memicu krisis energi global.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dengan tegas menyatakan bahwa Israel adalah negara berdaulat dan tidak tunduk pada AS. Pernyataan ini mempertegas bahwa kerangka gencatan senjata tidak akan diterima begitu saja oleh kabinet keamanan Israel. Para analis menilai bahwa ini bukan strategi pencegahan yang berkelanjutan, melainkan pemaksaan yang dibungkus diplomasi.

Bagi Trump, hitungan domestik juga tidak stabil. Meskipun ia mengklaim kesepakatan ini berhasil, pengakuannya di KTT G7 bahwa ia “tidak ingin melihat bencana ekonomi” menunjukkan bahwa keputusan berhenti berperang lebih didorong oleh tekanan elektoral menjelang pemilu paruh waktu November. Trump menyadari bahwa tekanan militer terus-menerus memberikan hasil yang semakin berkurang.

Siklus yang terjadi saat ini—serangan Israel di Lebanon, ancaman Iran menutup selat, tekanan AS pada Israel untuk mundur, dan penolakan Israel—semakin memperkuat narasi bahwa pengendalian diri bukan lagi pilihan yang layak. Baik bagi Israel, basis domestik Trump, maupun negara-negara Teluk yang menjadi sasaran serangan drone Iran.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendongkrak harga energi domestik dan memicu inflasi. Pemerintah perlu mengantisipasi gejolak harga BBM dan mencari alternatif pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan pada jalur yang rawan konflik tersebut.

Lebanon kini menjadi garis patahan yang menentukan nasib kesepakatan ini. Ancaman Trump untuk “menghancurkan” Iran jika tidak mematuhi perjanjian menunjukkan bahwa kesabaran presiden AS sudah menipis. Nota kesepahaman ini, seperti ditulis analis, adalah gencatan senjata dengan detonator terpasang. Ketika aktor politik merasa bahwa pengendalian diri tidak lagi memberikan ruang bertindak, eskalasi bukan lagi pilihan—ia bisa menjadi satu-satunya logika yang tersisa.