Penjualan Diesel di Sabah dan Sarawak Melonjak Dua Kali Lipat, Pemerintah Bertindak
Baca dalam 60 detik
- Penjualan diesel di Sabah dan Sarawak mencapai 200 juta liter per bulan pada Maret-April 2026, dua kali lipat dari perkiraan berdasarkan kendaraan terdaftar.
- Pemerintah Malaysia memutuskan menyeragamkan harga diesel di tingkat eceran tanpa subsidi untuk menutup kebocoran, sambil menyalurkan subsidi melalui program Budi Madani.
- Kebijakan ini didorong oleh melonjaknya biaya subsidi akibat konflik Timur Tengah, penyelundupan, dan keberhasilan sistem MyKad.
Penjualan diesel di stasiun pengisian bahan bakar di Sabah dan Sarawak melonjak hingga 200 juta liter per bulan pada Maret dan April 2026, angka yang dua kali lipat lebih tinggi dari perkiraan berdasarkan jumlah kendaraan diesel yang terdaftar. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, mengungkapkan data ini di hadapan Dewan Rakyat, menandai adanya kebocoran subsidi yang signifikan.
Lonjakan penjualan yang tidak wajar ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menyeragamkan harga diesel di seluruh Malaysia pada tingkat eceran tanpa subsidi. Langkah ini diambil bersamaan dengan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran melalui program Budi Madani yang menggunakan verifikasi MyKad. “Menetapkan harga eceran di tingkat tanpa subsidi akan membantu menutup kebocoran ini,” ujar Amir Hamzah.
Masalah ini sangat akut di Sabah dan Sarawak, di mana warga non-warga negara juga dapat membeli diesel bersubsidi seharga RM2,15 per liter. Kesenjangan harga yang lebar dengan negara tetangga mendorong penyelundupan meskipun upaya penegakan hukum diperketat. Reformasi ini tidak hanya bertujuan mengurangi kebocoran fiskal, tetapi juga memastikan pasokan bahan bakar negara tetap aman di tengah gangguan pasokan global.
Berdasarkan data konsumsi Budi95 antara Oktober 2025 dan Mei 2026, kurang dari 1% penerima manfaat secara konsisten menggunakan lebih dari 200 liter bahan bakar bersubsidi setiap bulan. Departemen Statistik (DOSM) mencatat lebih dari 80% pengguna diesel mengonsumsi kurang dari 200 liter per bulan, dengan rata-rata pemakaian sekitar 140 liter. Pemerintah juga mengizinkan penerima yang memenuhi syarat untuk mengajukan tambahan 100 liter di bawah Budi Madani, mengingat banyak warga Malaysia menggunakan kendaraan diesel untuk usaha kecil dan transportasi di daerah pedesaan.
Amir Hamzah menjelaskan bahwa reformasi subsidi didorong oleh tiga faktor utama: melonjaknya biaya subsidi bahan bakar setelah konflik Timur Tengah, kebocoran yang terus-menerus melalui penyelundupan dan konsumsi oleh non-warga negara, serta keberhasilan sistem Budi95 berbasis MyKad. Biaya subsidi bahan bakar melonjak dari sekitar RM800 juta per bulan pada Januari dan Februari menjadi hampir RM5 miliar per bulan pada Maret dan April setelah harga minyak mentah global naik di atas US$120 per barel.
Bagi Indonesia, kebijakan Malaysia ini menjadi contoh nyata bagaimana negara tetangga mengelola subsidi energi di tengah tekanan fiskal dan geopolitik. Indonesia sendiri masih bergulat dengan reformasi subsidi BBM yang kerap menuai kontroversi. Keberhasilan Malaysia dalam menyalurkan subsidi secara digital melalui MyKad bisa menjadi referensi bagi program subsidi tepat sasaran di Indonesia, terutama dalam mengatasi kebocoran dan penyelundupan di daerah perbatasan.
Ke depan, efektivitas program Budi Madani akan diuji apakah mampu menekan kebocoran tanpa membebani masyarakat kecil. Pertanyaan yang muncul: akankah langkah serupa diadopsi oleh Indonesia untuk menekan subsidi yang membengkak?
