Harga Daging Sapi Tembus Rp143.737 per Kilogram, BPS Ingatkan Inflasi Pangan

Harga daging sapi di pasar domestik kembali menunjukkan sinyal tekanan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata harga komoditas ini pada minggu pertama Agustus 2026 mencapai Rp143.737 per kilogram, melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp140.000 per kilogram. Selisih hampir Rp4.000 ini terbilang tipis, tetapi menjadi alarm bagi pengendalian harga pangan nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, meski hanya 56 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk daging sapi, kondisi rata-rata nasional yang sudah di atas HAP tidak bisa diabaikan. "Daging sapi ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena secara nasional rata-rata harga daging sapi pada Minggu 1 Agustus 2026 ini sudah di atas HAP," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Senin (3/8).

Fenomena ini tidak seragam di seluruh wilayah. Sejumlah daerah mencatat lonjakan harga yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, misalnya, harga daging sapi telah menyentuh Rp180.000 per kilogram, atau 28,6 persen di atas HAP. Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya di provinsi yang sama mencatat harga Rp165.000 per kilogram, dengan IPH yang masih naik 7,51 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Rp157.333 per kilogram) dan Kota Sungai Penuh, Jambi (Rp149.000 per kilogram).

Tekanan harga daging sapi ini berpotensi memicu inflasi pangan yang lebih luas, mengingat daging sapi merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar. Sebelumnya, BPS mencatat 25 provinsi mengalami kenaikan IPH yang dipicu oleh cabai dan daging. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, terutama di wilayah yang masih mencatat kenaikan IPH dan memiliki level harga tertinggi.

Amalia menegaskan bahwa pengendalian harga perlu dilakukan secara terarah, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong kenaikan harga. "Pengendalian harga perlu dilakukan terutama di daerah yang masih mencatat kenaikan IPH dan memiliki level harga yang tertinggi," katanya. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mengingat daging sapi merupakan salah satu sumber protein utama.

Dari sisi pasokan, persoalan ini tidak lepas dari menyusutnya populasi sapi dan kerbau nasional. BPS mencatat populasi sapi dan kerbau turun 2,56 juta ekor, yang berpotensi memperketat pasokan daging di pasar. Kombinasi antara penurunan populasi ternak dan tingginya permintaan menjelang periode-periode tertentu menjadi pemicu utama gejolak harga.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor yang lebih responsif atau penguatan program penggemukan sapi lokal untuk menstabilkan harga. Pertanyaannya, akankah pemerintah mampu menahan laju harga daging sapi di bawah HAP hingga akhir tahun? Atau justru akan terjadi kenaikan lebih lanjut yang membebani kantong konsumen?