FIA Hapus Batasan Masa Jabatan Presiden, Jalan Panjang Menuju Kepemimpinan Seumur Hidup?

Federasi Otomotif Internasional (FIA) secara resmi menghapus batasan masa jabatan presiden, sebuah langkah yang membuka peluang bagi presiden petahana Mohammed Ben Sulayem untuk memimpin tanpa batas waktu. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Luar Biasa di Makau, dengan lebih dari 90 persen suara mendukung, menurut pernyataan resmi FIA.

Perubahan ini mengakhiri aturan yang membatasi presiden hanya tiga periode masing-masing empat tahun, yang sebelumnya diberlakukan oleh pendahulu Ben Sulayem, Jean Todt. Todt sendiri menerapkan aturan tersebut setelah masa kepemimpinan panjang Max Mosley dari Inggris yang berlangsung selama 16 tahun. Kini, dengan dihapuskannya batasan itu, Ben Sulayem—yang baru saja terpilih kembali tanpa lawan untuk periode kedua—berpotensi memimpin FIA hingga usia lanjut.

Laporan dari BBC, mengutip sumber yang mengetahui niat Ben Sulayem, menyebutkan bahwa ia ingin menghapus batasan usia dan menjabat sebagai 'presiden seumur hidup'. Namun, baik FIA maupun presiden belum memberikan komentar resmi mengenai hal tersebut. Langkah ini menuai kekhawatiran di kalangan pengamat olahraga otomotif, yang menilai bahwa tanpa batasan masa jabatan, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan stagnasi kepemimpinan semakin besar.

Ben Sulayem, yang berasal dari Uni Emirat Arab, membela keputusan ini dengan menyatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan kemajuan berkelanjutan yang dicapai bersama sebagai federasi. Ia menekankan penguatan tata kelola, disiplin keuangan, dan visi jangka panjang yang jelas. Di bawah kepemimpinannya, FIA berhasil membalikkan kerugian operasional sebesar 24 juta euro pada 2021 menjadi laba 6,7 juta euro pada 2025—peningkatan 43 persen. Namun, pencapaian finansial ini tidak serta-merta meredakan kritik terhadap perubahan aturan yang dianggap terlalu personal.

Bagi Indonesia, langkah FIA ini patut dicermati mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Federasi Otomotif Indonesia (IMI) sebagai anggota FIA tentu akan terpengaruh oleh arah kebijakan global ini. Tanpa batasan masa jabatan, keputusan-keputusan strategis FIA—termasuk alokasi dana pengembangan olahraga otomotif di negara berkembang—berpotensi lebih bergantung pada preferensi pribadi presiden. Di sisi lain, stabilitas kepemimpinan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek besar seperti pengembangan sirkuit dan ajang balap internasional di Indonesia.

Ke depan, pertanyaan terbesar adalah apakah FIA akan kembali menerapkan batasan usia atau justru semakin memperkuat posisi presiden seumur hidup. Dengan tidak adanya mekanisme check and balances yang jelas, risiko konflik kepentingan dan berkurangnya akuntabilitas menjadi ancaman nyata. Publik dan pemangku kepentingan olahraga otomotif global pun menanti langkah selanjutnya dari Ben Sulayem, yang kini memiliki kendali hampir tanpa batas atas federasi.