Jepang Hapus Batas Atas Anggaran Investasi demi Pacu Pertumbuhan, Risiko Fiskal Mengintai

Pemerintah Jepang bersiap mengubah total mekanisme penyusunan anggaran belanja negara dengan menghapus pagu pengajuan investasi kementerian, sebuah langkah berani yang diyakini bisa memacu pertumbuhan ekonomi namun juga memicu kekhawatiran atas beban utang yang sudah mencapai titik tertinggi di antara negara-negara maju.

Menteri Keuangan Satsuki Katayama, Kamis (26/6), memaparkan cetak biru reformasi fiskal di hadapan panel kebijakan ekonomi pemerintah. Mulai tahun fiskal 2027, anggaran akan memiliki pos baru bernama "jatah investasi" (investment allotment) yang memungkinkan setiap kementerian mengajukan permintaan dana tanpa batas atas. Permintaan tersebut akan dievaluasi berdasarkan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan, terutama dari sisi imbal hasil investasi.

Langkah ini merupakan respons terhadap kritik Perdana Menteri Sanae Takaichi yang selama ini menuding kebijakan fiskal sebelumnya terlalu kaku dan kurang berpihak pada belanja masa depan. Sejak menjabat Oktober lalu, Takaichi mendorong belanja ekspansif yang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang ke level tertinggi dalam beberapa dekade dan membuat yen terus tertekan terhadap dolar AS.

Dalam dokumen yang diserahkan ke panel kebijakan, pemerintah menegaskan akan menyusun rencana penerbitan obligasi untuk satu tahun fiskal penuh dan berusaha tidak mengubahnya di tengah jalan. “Dalam proses penyusunan anggaran, kami akan mengukur besaran fiskal yang memungkinkan penurunan rasio utang terhadap PDB secara stabil, dan mempertimbangkan jumlah penerbitan obligasi pemerintah secara tahunan,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang memang bukan tanpa alasan. Utang publik Jepang telah melampaui 250 persen PDB, jauh di atas negara maju lainnya. Kebijakan Takaichi yang agresif dalam belanja—termasuk komitmen untuk tidak lagi mengandalkan anggaran tambahan (supplementary budget) besar-besaran seperti era pandemi—menjadi sorotan pelaku pasar. Sejak COVID-19, Jepang setiap tahun fiskal hingga 2025 mengeluarkan anggaran tambahan di atas 10 triliun yen, yang semuanya dibiayai utang.

Menurut analis ekonomi di Tokyo, perubahan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, fleksibilitas anggaran tanpa batas memungkinkan pemerintah merespons cepat kebutuhan investasi strategis, terutama di sektor semikonduktor yang menjadi prioritas keamanan ekonomi. Namun di sisi lain, tanpa disiplin fiskal yang ketat, risiko pembengkakan utang semakin nyata. Pemerintah berjanji akan memangkas belanja tidak efisien dan meminta kementerian melakukan evaluasi mandiri terhadap program subsidi dan insentif pajak.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini memberikan pelajaran penting dalam pengelolaan fiskal di tengah tekanan global. Jepang memilih jalur ekspansif dengan target investasi jangka panjang, sementara Indonesia masih bergulat dengan rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah namun ruang fiskal yang terbatas akibat tingginya belanja subsidi dan transfer daerah. Jika Jepang berhasil mengendalikan defisit sambil mendorong investasi, model ini bisa menjadi referensi bagi negara berkembang yang ingin menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal.

Pertanyaan besarnya kini: mampukah Jepang mempertahankan kredibilitas pasar di tengah lonjakan imbal hasil obligasi dan pelemahan yen? Ataukah reformasi ini justru akan memperburuk ketidakseimbangan fiskal jika investasi yang digelontorkan tidak menghasilkan imbal balik sesuai harapan? Jawabannya akan sangat menentukan arah kebijakan moneter Bank of Japan dan stabilitas keuangan Asia ke depan.