Trump Minta Dana Tambahan Rp1.400 Triliun untuk Perang Iran, Kongres AS Terbelah
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump mengajukan anggaran tambahan US$87,6 miliar, mayoritas untuk mendanai operasi militer di Iran yang telah berlangsung sejak Februari.
- Permintaan ini muncul di tengah tekanan politik domestik: resolusi simbolis Kongres menuntut penghentian permusuhan, sementara Partai Republik mulai terpecah soal biaya dan tujuan perang.
- Dana tersebut mencakup US$67 miliar untuk Pentagon, US$11 miliar bantuan petani, serta alokasi untuk tanggap Ebola dan infrastruktur—namun diperkirakan sulit lolos di Senat tanpa dukungan Demokrat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran sebesar US$87,6 miliar (sekitar Rp1.400 triliun) pada Rabu (24/6), dengan porsi terbesar dialokasikan untuk mendanai perang melawan Iran yang telah menguras energi politik dan fiskal Washington.
Permintaan yang disampaikan melalui surat Kepala Badan Anggaran Gedung Putih Russell Vought kepada Ketua DPR Mike Johnson ini datang sehari setelah Kongres meloloskan resolusi simbolis yang mendesak Trump mengakhiri permusuhan dengan Iran kecuali mendapat otorisasi eksplisit dari legislatif. Langkah tersebut mencerminkan kegelisahan lintas partai yang kian nyata setelah konflik berkecamuk selama empat bulan, mengguncang pasar energi global dan memicu kenaikan harga minyak.
Dalam rincian yang diajukan, Departemen Pertahanan menjadi penerima terbesar dengan US$67 miliar, mencakup pengadaan munisi, biaya operasional, dan program rahasia. Meski jumlahnya fantastis, angka ini jauh di bawah perkiraan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Maret lalu yang menyebutkan kebutuhan hingga US$200 miliar untuk perang yang dimulai dengan serangan bersama AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari.
Di luar belanja militer, proposal tersebut juga mencakup US$11 miliar untuk bantuan petani yang terpukul oleh gangguan perdagangan dan kebijakan tarif Trump, US$1,4 miliar untuk penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah, US$1 miliar untuk renovasi Stasiun Penn di New York, serta US$500 juta untuk proyek restorasi di Washington. Namun, paket ini diperkirakan akan menghadapi jalan terjal di Kongres. Di Senat, undang-undang pengeluaran besar biasanya membutuhkan 60 suara untuk maju, artinya Trump harus meraih dukungan dari kubu Demokrat yang sebagian besar menentang perang.
“Trump menyeret negara ini ke dalam perang yang ceroboh, dan sekarang ia meminta pembayar pajak untuk menanggung tagihannya,” ujar Senator Patty Murray, petinggi Demokrat di Komite Alokasi Senat.
Kritik serupa dilontarkan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer yang menyebut perang Iran sebagai tindakan tanpa otorisasi Kongres. Di kubu Republik sendiri, suara sumbang mulai terdengar. Beberapa anggota konservatif mempertanyakan apakah Pentagon benar-benar membutuhkan dana tambahan setelah menerima US$150 miliar melalui undang-undang pajak dan belanja Trump tahun lalu. Situasi ini diperumit oleh pemilu paruh waktu November mendatang, di mana anggota Partai Republik yang rentan harus memilih mendanai perang yang tidak populer di mata konstituen.
Bagi Indonesia, eskalasi fiskal militer AS di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Konflik Iran yang berkepanjangan telah mendorong kenaikan harga energi sejak awal tahun, dan tambahan pendanaan perang ini mengindikasikan bahwa operasi militer akan terus berlanjut—setidaknya dalam jangka pendek. Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah pemerintahan Trump mengamankan dana tersebut tanpa memicu krisis politik domestik yang lebih dalam?
