Program Makan Gratis Prabowo Terancam Dipangkas Rp40 Triliun Lebih

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pemangkasan signifikan terhadap program makan gratis andalan Presiden Prabowo Subianto, dengan potongan anggaran mencapai lebih dari US$2 miliar atau setara Rp40 triliun. Langkah ini menjadi sinyal paling jelas bahwa tekanan fiskal dan tata kelola mulai menggerogoti janji kampanye termahal sang presiden.

Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan kepada Reuters bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pengurangan minimal 15 persen dari alokasi anggaran tahun ini sebesar 268 triliun rupiah. Bahkan, salah satu sumber menyebut angka pemotongan bisa mencapai 50 triliun rupiah. Keputusan final diperkirakan akan disepakati dalam beberapa pekan mendatang setelah dibahas dengan komisi parlemen.

Selain pengurangan anggaran, jumlah penerima manfaat juga akan dipangkas. Sebuah presentasi internal yang ditujukan untuk parlemen menunjukkan bahwa penerima akan dikurangi dari 62,5 juta menjadi 49 juta orang dengan memperketat kriteria sosial dan ekonomi. BGN juga akan menghentikan sementara penambahan lebih dari 13.000 dapur baru, yang sebelumnya direncanakan untuk memperluas jangkauan program yang baru berjalan sejak Januari 2025 ini.

Pemangkasan ini terjadi hanya beberapa hari setelah mantan kepala BGN dipecat dan ditangkap atas tuduhan maladministrasi dan korupsi. Seorang sumber mengatakan bahwa penangkapan tersebut membuka mata terhadap banyaknya pengeluaran yang tidak perlu. "Bukan hanya karena keterbatasan fiskal, tetapi setelah kasus itu, badan ini mengidentifikasi banyak pemborosan," ujarnya.

Analis menilai pemerintah berupaya melunakkan dampak politik dengan menghindari istilah "pemotongan anggaran" dan lebih memilih frasa seperti "efisiensi anggaran" atau "penajaman anggaran". Yanuar Nugroho, visiting senior fellow di Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa dari sisi fiskal langkah ini rasional, namun secara politik dampaknya bisa berlapis bagi Prabowo, terutama di kalangan pemilih akar rumput. Arya Fernandes dari CSIS menambahkan bahwa penggunaan kata "pemotongan" bisa memicu kekhawatiran publik terhadap keberlanjutan program.

Kementerian Keuangan menyatakan masih menunggu rencana penajaman anggaran dari BGN sebelum mengambil langkah koordinasi. Sementara itu, kantor presiden belum memberikan tanggapan terkait potensi dampak politik dari kebijakan ini. Pertanyaan besarnya, akankah efisiensi ini cukup untuk menyelamatkan program ikonik Prabowo tanpa mengorbankan dukungan politiknya?