Wang Yi Desak Pembukaan Selat Hormuz: Ancaman Baru bagi Rantai Pasok Global

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, secara terbuka menyerukan pemulihan segera jalur pelayaran normal di Selat Hormuz, jalur air strategis yang selama berbulan-bulan menjadi titik rawan konflik. Seruan itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, pada 24 Juni lalu, sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua.

Wang Yi menegaskan bahwa keterbukaan Selat Hormuz sangat krusial bagi stabilitas rantai pasok industri dan suplai global. China, menurut pernyataan resmi, siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mendorong negosiasi tanpa campur tangan asing. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Beijing tidak hanya mengamankan pasokan energinya sendiri, tetapi juga berperan sebagai penjaga stabilitas perdagangan dunia.

Desakan China muncul di tengah kabar bahwa tiga kapal tanker yang membawa sekitar lima juta barel minyak mentah akhirnya bisa keluar dari Selat Hormuz, dengan dua di antaranya menuju Asia. Data pelayaran yang dirilis Reuters menunjukkan pergerakan ini merupakan dampak awal dari kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran, yang mulai melonggarkan pasokan minyak mentah yang sebelumnya tertahan di kawasan Teluk.

Dalam pernyataan yang dikutip Xinhua, Wang Yi menjabarkan tiga prioritas utama untuk tahap selanjutnya: memperkuat gencatan senjata menyeluruh, memulihkan navigasi normal di selat, dan membangun arsitektur keamanan regional baru di antara negara-negara Timur Tengah. Ketiga poin ini menunjukkan bahwa China tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik jangka panjang di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak mentah dan pengguna jalur pelayaran Selat Hormuz, setiap gangguan di selat tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi domestik dan mengganggu pasokan bahan bakar industri. Pemerintah Indonesia perlu mencermati dinamika ini, terutama karena kesepakatan AS-Iran yang bersifat sementara belum menjamin stabilitas jangka panjang. Jika negosiasi gagal, risiko blokade ulang bisa kembali mengancam.

Ke depan, langkah China yang aktif mendorong dialog dan pembukaan selat patut diapresiasi, namun efektivitasnya masih diuji oleh rivalitas geopolitik antara AS dan Iran. Pertanyaan besarnya: mampukah Beijing menjadi penengah yang netral di tengah pusaran kepentingan negara-negara besar? Atau justru akan terseret dalam ketegangan yang lebih luas?