Warga Hanoi Lawan Penggusuran Massal: Doa dan Spanduk Jadi Senjata Terakhir

Warga Hanoi, Vietnam, mulai menunjukkan perlawanan publik yang jarang terjadi terhadap proyek pembangunan kembali kota yang akan menggusur ratusan ribu rumah. Lewat doa hening di vihara, spanduk bertuliskan permohonan halus, hingga kaus bertuliskan pesan penyelamatan lingkungan, mereka mencoba menyuarakan penolakan terhadap rencana induk 100 tahun yang baru disahkan pemerintah.

Proyek ambisius ini mencakup kawasan seluas 11.000 hektare di sepanjang Sungai Merah—setara dengan luas Kota Paris—yang akan disulap menjadi kompleks perumahan mewah dan taman. Sekitar 250.000 penduduk diperkirakan harus pindah. Pemerintah kota berdalih pembangunan ini diperlukan untuk infrastruktur jembatan dan proyek strategis lainnya.

Bagi warga seperti Hoa, yang rumah dua lantainya dikelilingi pohon buah dan tanaman hias, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Seluruh tabungan hidupnya tertanam di properti itu. “Kami hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan akan diusir. Kami ingin suara kami didengar,” ujarnya. Pekan lalu, ia bergabung dalam vigil di sebuah vihara Buddha, berdoa untuk perdamaian—sebuah permohonan terselubung agar rumah mereka tidak dihancurkan.

Kawasan bantaran sungai itu dihuni puluhan komunitas yang sudah eksis sejak berabad-abad lalu. Pasar tradisional yang ramai, kebun rindang, dan makam leluhur menjadi pemandangan sehari-hari. Villa bergaya Prancis, rumah tipe tabung khas Hanoi, serta bangunan rendah padat penduduk kini terancam rata dengan tanah.

Di jalan tak jauh dari rumah Hoa, seorang warga bernama Duc bersama tetangganya memasang spanduk dari balkon rumah empat lantai. “Kami mendesak otoritas setempat untuk mempertimbangkan aspirasi warga dalam mempertahankan komunitas yang ada,” tulis spanduk itu. Duc mengaku akan menunggu perkembangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Ini tidak adil dan juga pemborosan uang yang besar,” katanya soal rencana pemindahan massal.

Pemerintah Hanoi berjanji memberikan kompensasi dan membangun hingga 85.000 unit hunian baru di pinggiran kota. Prinsipnya, “kondisi hidup baru harus setara atau lebih baik dari yang lama,” demikian pernyataan resmi kota. Namun, warga yang sudah lebih dulu digusur dalam program pembaruan kota sebelumnya mengeluhkan nilai ganti rugi di bawah harga pasar. Mereka juga meragukan kecepatan pembangunan dan kemampuan membayar sewa selama masa transisi.

Fenomena ini mengingatkan pada dinamika serupa di Indonesia, di mana proyek pembangunan infrastruktur kerap berbenturan dengan hak huni warga. Di Jakarta, misalnya, normalisasi sungai dan pembangunan jalan tol sempat memicu protes dari komunitas bantaran kali. Bedanya, di Vietnam, ruang demonstrasi terbuka sangat terbatas, sehingga warga memilih cara-cara halus seperti doa bersama dan spanduk bernada sopan. Pertanyaannya, akankah pendekatan ini cukup untuk mengubah kebijakan yang sudah digariskan dalam rencana induk 100 tahun?