Tiga Tewas dalam Penembakan di Sekolah Filipina, Pemerintah Kaji Ulang Prosedur Keamanan

Pemerintah Filipina tengah mengevaluasi ulang prosedur keselamatan di lingkungan sekolah setelah insiden penembakan yang menewaskan tiga siswa dan melukai 20 lainnya di sebuah sekolah menengah atas di Kota Tacloban, tenggara Manila. Peristiwa langka di negara yang memiliki regulasi kepemilikan senjata cukup ketat ini mendorong otoritas untuk memperluas perencanaan pertahanan sipil tidak hanya untuk bencana alam, tetapi juga kekerasan bersenjata.

Dua remaja berusia 14 dan 15 tahun, yang merupakan siswa di sekolah tersebut, melepaskan tembakan menggunakan pistol Glock 9mm dan revolver kaliber .38 pada Senin (24/6) waktu setempat. Korban termuda yang terluka berusia 12 tahun. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah memerintahkan investigasi menyeluruh atas insiden yang mengguncang publik Filipina ini.

“Kejadian ini akan mengubah cara kita mempersiapkan sekolah untuk keselamatan, tidak hanya untuk gempa bumi,” ujar pejabat senior pertahanan sipil Rafaelito Alejandro. Ia menekankan perlunya mempercepat kesiapsiagaan tidak hanya untuk bencana alam, tetapi juga insiden yang disebabkan oleh manusia dan terkait kejahatan. Sekolah yang memiliki hampir 2.000 siswa itu, menurut Letnan Evalyn Diaz, juru bicara kepolisian, sama sekali tidak siap menghadapi situasi semacam itu. “Kami benar-benar tidak mempersiapkan diri untuk insiden seperti ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa para siswa panik dan berlari tanpa arah, sehingga justru membuat mereka terpapar pada pelaku.

Insiden ini terjadi beberapa pekan setelah sekolah-sekolah di Filipina dibuka kembali setelah libur musim panas selama dua bulan. Meskipun Filipina memiliki regulasi kepemilikan senjata yang relatif ketat—termasuk pemeriksaan latar belakang dan evaluasi psikologis, serta pembatasan kepemilikan senjata api otomatis—senjata ilegal masih beredar luas. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama karena pelaku penembakan adalah anak di bawah umur yang diduga mendapatkan akses senjata secara ilegal.

Menteri Kesehatan Teodoro Herbosa menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan pejabat pendidikan dan kesehatan untuk memperbarui prosedur darurat dan melatih guru serta siswa dalam merespons insiden penembakan. “Intinya adalah melatih orang-orang ketika terjadi keadaan darurat sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya. Langkah ini dinilai krusial mengingat minimnya kesiapan sekolah dalam menghadapi ancaman kekerasan bersenjata, yang selama ini jarang terjadi di Filipina.

Bagi Indonesia, insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan sekolah terhadap berbagai bentuk ancaman, termasuk kekerasan bersenjata. Meskipun angka kepemilikan senjata api di Indonesia relatif rendah dan regulasinya ketat, peredaran senjata ilegal tetap menjadi risiko. Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa pelatihan tanggap darurat yang komprehensif—mencakup bencana alam dan ancaman buatan manusia—sangat diperlukan. Pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah memiliki prosedur yang memadai untuk menghadapi skenario terburuk seperti ini?