Li Qiang Peringatkan Risiko Kecerdasan Buatan di Luar Kendali: Tata Kelola Global Mendesak

Perdana Menteri China Li Qiang memperingatkan bahwa dunia berisiko "kehilangan kendali" atas teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) jika pemerintah terlalu lambat dalam mengaturnya. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para pemimpin bisnis dan teknologi dalam forum "Summer Davos" di Dalian, Rabu (24/6).

Kekhawatiran terhadap dampak disruptif AI semakin meluas, mulai dari ancaman terhadap pasar tenaga kerja hingga risiko keamanan—termasuk penggunaan dalam konflik, pelanggaran pertahanan siber, dan potensi penciptaan senjata biologis baru. "Kecepatan kemajuan teknologi belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Li, seraya menambahkan bahwa AI memang telah meningkatkan "efisiensi inovasi", namun risiko etika dan hilangnya kendali tidak bisa diabaikan.

Forum yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) ini menjadi ajang bagi Li untuk menekankan pentingnya tata kelola yang sepadan dengan laju perkembangan teknologi. "Jika tata kelola di bidang ini tidak dapat mengimbangi, bisa timbul konsekuensi serius," tegasnya. Pernyataan itu muncul di tengah tekanan ekonomi global yang diperparah oleh konflik Iran dan perang dagang AS-China.

Dalam pidatonya, Li Qiang juga menyebut ekonomi China sebagai "tempat yang aman" di tengah guncangan global, termasuk krisis energi dan gangguan rantai pasok. Namun, para analis menilai klaim tersebut harus dihadapkan pada realitas perlambatan domestik dan hubungan yang tidak menentu dengan Amerika Serikat. Graham Allison, profesor dari Harvard Kennedy School, mengingatkan bahwa potensi konflik antara dua negara adidaya masih nyata, meskipun ada upaya dari kedua presiden untuk menghindari "perangkap Thucydides".

Bagi Indonesia, pesan Li Qiang menjadi relevan di tengah percepatan adopsi AI di berbagai sektor. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, risiko kesenjangan keterampilan dan pengangguran teknologi bisa meningkat. Pemerintah Indonesia perlu belajar dari kekhawatiran global ini untuk merancang kebijakan yang mendorong inovasi sekaligus melindungi tenaga kerja lokal. Langkah antisipatif seperti pelatihan ulang dan pengembangan etika AI menjadi krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain aktif dalam ekosistem AI global.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah negara-negara, termasuk Indonesia, mampu menyusun aturan yang cukup cepat dan efektif untuk mengimbangi laju AI. Atau, seperti diperingatkan Li Qiang, dunia akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan dari teknologi yang lepas kendali?