Putin Kukuhkan Klaim atas Kepulauan Kuril, Jepang Protes Keras: Eskalasi Baru di Pasifik

MOSKOW — Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Pulau Iturup, bagian dari gugusan Kepulauan Kuril yang selama ini menjadi sumber sengketa teritorial dengan Jepang. Langkah yang diambil pada Kamis (14/8) itu langsung menuai protes diplomatik keras dari Tokyo, yang menilai kunjungan tersebut sebagai penguatan klaim sepihak Moskow atas wilayah yang mereka sebut sebagai Wilayah Utara.

Dalam kunjungannya, Putin tidak hanya meninjau fasilitas pengolahan ikan, rumah sakit, dan sekolah di Iturup, tetapi juga berdialog dengan warga setempat serta bertemu dengan Gubernur Wilayah Sakhalin, Valery Limarenko. Momen ini menjadi sinyal bahwa Moskow tidak berniat melunak dalam mempertahankan kedaulatan atas kepulauan yang direbut Uni Soviet pada akhir Perang Dunia II itu. Sejarah mencatat, sengketa ini pula yang menghalangi kedua negara untuk menandatangani perjanjian damai secara resmi.

Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa negaranya "sangat memprotes" kunjungan Putin ke Iturup, yang oleh Jepang disebut Etorofu. Motegi bahkan memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolay Nozdrev, ke Kementerian Luar Negeri di Tokyo untuk menyampaikan keberatan secara langsung. "Wilayah Utara, termasuk Pulau Etorofu, adalah wilayah bawaan Jepang baik secara historis maupun dari perspektif hukum internasional," ujar Motegi dalam keterangan resminya. Ia juga meminta Nozdrev untuk segera melaporkan pesan tersebut kepada pemerintah di Moskow.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Rusia di Jepang dengan tegas menyebut protes Tokyo sebagai "tidak berdasar". Dalam pernyataannya, Nozdrev telah menjelaskan bahwa "Kepulauan Kuril selatan adalah bagian integral dari Federasi Rusia dan menjadi bagiannya setelah Perang Dunia II dengan dasar internasional yang sah". Moskow bahkan menegaskan bahwa perjalanan Putin merupakan "keputusan berdaulat dari kepemimpinan Rusia dan tidak dapat menjadi bahan diskusi dengan negara asing". Ketegasan ini diperkuat oleh pernyataan mantan Presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan, Dmitry Medvedev, melalui akun media sosialnya: "Kepulauan Kuril adalah, sedang, dan akan tetap menjadi tanah Rusia. Siapa pun yang tidak memahami hal ini akan menghadapi konsekuensi mengerikan dari delusinya."

Kunjungan Putin ini bukanlah yang pertama kali memicu protes Jepang. Pada 2021, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin juga pernah mengunjungi Iturup dan menuai reaksi serupa. Namun, yang membedakan kali ini adalah konteks geopolitik yang jauh lebih rumit. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Jepang telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan menempatkan Rusia dalam daftar ancaman utama. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyebut kunjungan Putin "sangat tidak dapat diterima" dan menilai langkah tersebut semakin mempersulit pemulihan hubungan bilateral dalam jangka menengah dan panjang. "Kunjungan ini semakin mengeraskan sentimen publik Jepang terhadap Rusia," kata Takaichi.

Bagi Indonesia, eskalasi ketegangan di kawasan Pasifik ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang mengusung prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Jakarta tentu berkepentingan terhadap stabilitas kawasan. Ketegangan antara dua kekuatan besar seperti Rusia dan Jepang dapat mempengaruhi rantai pasok global, terutama di sektor energi dan perikanan. Selain itu, posisi Indonesia yang dekat dengan jalur pelayaran strategis membuat dinamika keamanan di Pasifik Utara turut mempengaruhi arus perdagangan internasional. Para pengamat menilai bahwa sikap saling klaim yang kian kaku ini dapat mendorong peningkatan kehadiran militer di kawasan, yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan kekuatan di Asia-Pasifik.

Putin sendiri, dalam pernyataannya di atas kapal perang yang ikut serta dalam latihan Armada Pasifik, menegaskan bahwa status Kepulauan Kuril saat ini "tercantum dalam dokumen internasional sebagai realitas yang muncul setelah Perang Dunia II". Namun, ia juga menyiratkan keterbukaan untuk berdialog, dengan menyebut hubungan konstruktif masa lalu bersama mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. "Rusia siap bekerja sama dengan semua tetangganya, termasuk Jepang dan negara-negara lain di kawasan," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya ruang untuk diplomasi, meskipun di saat yang sama Moskow terus memperkuat posisinya di lapangan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang akan mengambil langkah lebih tegas, seperti memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat atau meningkatkan tekanan diplomatik melalui forum internasional. Sementara itu, Rusia tampaknya tidak akan mengubah sikapnya, terutama dengan Medvedev yang terus mengeluarkan pernyataan keras. Satu hal yang pasti, sengketa Kuril akan terus menjadi ujian bagi diplomasi di kawasan, dan setiap langkah kecil dari kedua belah pihak akan dipantau ketat oleh komunitas internasional, termasuk Indonesia.