Krisis Ruang Penyimpanan: 25% Museum Jepang Pertimbangkan Buang Artefak Perang

Sebanyak 25 persen museum dan fasilitas penyimpanan di Jepang yang menyimpan artefak Perang Dunia I dan II kini berada di persimpangan jalan: mempertahankan koleksi yang kian rapuh atau melepasnya karena keterbatasan ruang dan biaya perawatan. Temuan ini mengemuka dari survei Kyodo News yang dirilis Kamis (14/8/2026), tepat dua hari menjelang peringatan 81 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Survei yang menjangkau 62 fasilitas di 29 prefektur itu mengungkap bahwa 16 institusi telah menyatakan perlunya mempertimbangkan pembuangan sebagian koleksi. Alasan utamanya, 52 persen menyebut kerusakan atau pelapukan material, sementara 34 persen lainnya mengeluhkan kekurangan ruang penyimpanan. Museum Perdamaian Hachioji di Tokyo barat bahkan menambahkan persoalan kekurangan staf untuk menyortir koleksi yang terus bertambah.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Donasi artefak dari keluarga korban perang meningkat tajam seiring bertambahnya usia generasi pewaris. Sebanyak 88 persen fasilitas yang melaporkan penambahan koleksi dalam lima tahun terakhir mengaku menerima sumbangan dari keluarga duka atau pihak terkait. Angka ini jauh melampaui koleksi baru yang dibeli atau transfer dari institusi lain. "Penuaan atau meninggalnya keluarga yang menyimpan material" menjadi alasan utama meningkatnya permintaan donasi, bahkan melampaui kematian para veteran perang.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan hilangnya artefak yang berperan sebagai "pencerita bisu" sejarah. Sebanyak 85 persen fasilitas mengaku ruang pameran atau gudang penyimpanan mereka sudah penuh atau hampir penuh. Bahkan institusi yang berkomitmen tidak membuang koleksi pun mengakui ruang mereka semakin sempit. Museum Perdamaian Hachioji, misalnya, harus berhadapan dengan tumpukan material yang menunggu penanganan tanpa cukup tenaga kurator.

Menanggapi situasi ini, 40 persen fasilitas mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempertahankan serta memperluas dukungan finansial. Sebanyak 19 persen meminta pendampingan ahli, 13 persen menginginkan pedoman jelas tentang standar pembuangan, dan 12 persen mengusulkan pembukaan gudang penyimpanan milik pemerintah daerah. Tanpa langkah konkret, pembuangan koleksi menjadi "jalan terakhir" yang semakin sulit dihindari.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi cermin bagi upaya pelestarian sejarah nasional. Arsip dan koleksi terkait masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga peristiwa 1965 kerap menghadapi tantangan serupa: ruang terbatas, anggaran minim, dan minimnya sumber daya manusia. Jika Jepang—dengan infrastruktur museum yang maju—saja kesulitan, bagaimana dengan negara berkembang yang prioritasnya masih pada kebutuhan dasar?

Para ahli menilai diperlukan kebijakan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga inovasi digitalisasi. Pemindaian 3D dan arsip virtual dapat menjadi solusi antara untuk menyelamatkan informasi sebelum fisiknya hilang. Namun, digitalisasi pun membutuhkan investasi dan keahlian yang tidak selalu tersedia.

Pertanyaan yang menggantung: akankah pemerintah Jepang merespons dengan kebijakan konkret, atau membiarkan sejarah perlahan memudar? Sementara itu, museum-museum di Indonesia dapat belajar dari krisis ini—bahwa pelestarian sejarah adalah perlombaan melawan waktu, dan keterlambatan berarti kehilangan yang tak tergantikan.