AI Disiapkan Awasi Rp1.193 Triliun Belanja Pemerintah: Transparansi atau Sekadar Proyek?

Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menembus angka Rp1.193,6 triliun pada 2025 tidak lagi bisa dianggap sekadar proses administratif. Kini, kecerdasan buatan (AI) disiapkan untuk mengawasi aliran dana sebesar itu, dengan harapan menciptakan pengadaan yang lebih transparan dan berkelanjutan. RMIT University Australia bersama BINUS University menjadi motor utama dalam uji coba ini, yang hasilnya akan diuji pada 99 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2026.

Skala belanja yang setara lebih dari separuh APBN itu menjadikan pengadaan sebagai instrumen strategis, bukan lagi sekadar urusan logistik. Direktur RMIT Indonesia, Tantia Dian Permata Indah, menegaskan bahwa keputusan sehari-hari—mulai dari barang yang dibeli, vendor yang dipilih, hingga standar yang harus dipenuhi—akan menentukan sejauh mana transisi keberlanjutan benar-benar terjadi. "Keberlanjutan menjadi nyata melalui keputusan sehari-hari," ujarnya, menekankan bahwa tanpa pengawasan ketat, komitmen hijau hanya akan menjadi dokumen belaka.

Di sinilah AI berperan. Teknologi ini dinilai mampu mempercepat evaluasi dan analisis data keberlanjutan yang selama ini memakan waktu dan rawan bias. Namun, RMIT menggarisbawahi bahwa AI bukanlah pengganti penilaian manusia. Setiap hasil yang dikeluarkan mesin tetap membutuhkan verifikasi dari pengawas agar dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja—perubahan kecil dalam praktik pengadaan bisa berdampak luas pada mereka.

Instrumen yang dikembangkan bernama Sustainable Procurement Disclosure Index (SPDI). Indeks ini mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan praktik pengadaan berkelanjutan, dengan indikator yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). BINUS, sebagai mitra lokal, berperan menyesuaikan kerangka global ini dengan kondisi Indonesia, termasuk regulasi dan ekosistem vendor. Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, menilai kolaborasi ini penting untuk menjembatani komitmen ESG yang selama ini sering hanya menjadi slogan. "Dengan memadukan riset internasional RMIT dan pemahaman BINUS, organisasi bisa bergerak dari komitmen menuju praktik nyata," katanya.

Bagi Indonesia, inisiatif ini bukan sekadar proyek riset. Jika berhasil, AI bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran dan memastikan vendor yang dipilih benar-benar memenuhi standar lingkungan dan sosial. Namun, tantangannya tidak kecil: kesiapan infrastruktur data, literasi digital di kalangan pengadaan, dan resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh praktik lama. Pertanyaannya, apakah pemerintah siap membuka data pengadaan secara penuh untuk dianalisis AI? Atau akankah inisiatif ini berhenti sebagai proyek percontohan yang indah di atas kertas?