Harga Cabai Melambung di Atas Daging: BI Bongkar Akar Masalah Inflasi Pangan
Baca dalam 60 detik
- Bank Indonesia mengakui fenomena harga cabai lebih mahal dari daging sebagai dampak inflasi pangan volatil yang kerap terjadi di sejumlah daerah.
- BI mengandalkan 46 kantor perwakilan di daerah untuk menjadi penasihat pemerintah lokal dalam mengidentifikasi sumber inflasi dan mendorong solusi seperti smart farming.
- Langkah ini merupakan bagian dari strategi BI menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, termasuk upaya membawa produk pertanian ke pasar global.
Fenomena harga cabai yang kerap melampaui harga daging di pasaran bukan lagi sekadar anekdot belanja ibu rumah tangga, melainkan cerminan nyata dari kerentanan inflasi pangan di Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti secara terbuka mengakui bahwa kondisi ini dipicu oleh volatile food inflation—lonjakan harga bahan pangan yang fluktuatif dan sering kali tidak terduga.
Dalam paparannya di acara Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Destry menjelaskan bahwa secara logika, harga cabai yang melebihi daging menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pasokan benar-benar terputus atau ada distorsi di rantai distribusi? Pertanyaan itu menjadi pijakan BI untuk tidak sekadar mencatat fenomena, tetapi turun tangan melalui jaringan kantor perwakilannya di 46 daerah.
Menurut Destry, BI berperan sebagai advisor bagi pemerintah daerah. Setiap kantor perwakilan diminta memetakan sumber inflasi spesifik di wilayah masing-masing. Jika penyebabnya adalah pangan, BI mendorong adopsi smart farming dan pemberdayaan UMKM lokal sebagai upaya jangka panjang menekan gejolak harga. "Kita bantu petani dengan teknologi, kita berdayakan UMKM, supaya pasokan lebih stabil," ujarnya.
Langkah ini menjadi penting mengingat inflasi pangan memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketika harga cabai—bahan pokok dapur Nusantara—melonjak, beban rumah tangga meningkat, sementara petani belum tentu menikmati margin yang adil. BI menilai pendekatan yang hanya mengandalkan kebijakan moneter tidak cukup; diperlukan intervensi mikro di tingkat daerah.
Destry menegaskan bahwa BI tidak bisa mengabaikan pertumbuhan demi stabilitas semata. "Kita jaga stabilitas, tapi bukan berarti mengabaikan pertumbuhan," katanya. Oleh karena itu, selain kebijakan makroprudensial, BI menjalankan kebijakan ekonomi regional yang mengoptimalkan peran kantor perwakilan. Tujuannya: menciptakan ekosistem pangan yang lebih tangguh, dari hulu ke hilir.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan program ini berjalan efektif di tengah perbedaan kapasitas fiskal dan infrastruktur antar daerah. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah BI menjembatani kesenjangan antara pusat dan daerah sehingga harga cabai tak lagi menjadi "barang mewah" di meja makan rakyat?
