Prabowo Tutup 800 BUMN Merugi, Negara Hemat Triliunan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo menargetkan likuidasi 700-800 BUMN yang terus merugi pada akhir 2026, dengan 240 entitas sudah dipangkas.
- Langkah ini diproyeksikan menghemat triliunan rupiah dari gaji direksi dan komisaris, serta memutus praktik korupsi yang bersembunyi di balik anak usaha BUMN.
- Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola, dengan target akhir hanya menyisakan sekitar 300 entitas.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penutupan 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang terus membukukan kerugian, sebuah langkah yang disebutnya dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Target penyelesaian pemangkasan massal ini ditetapkan pada akhir tahun 2026.
Dalam sambutannya di acara Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6), Prabowo mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui jumlah entitas BUMN mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Alih-alih menyumbang dividen, mayoritas anak dan cucu usaha tersebut justru merugi dan membebani keuangan negara.
"Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," tegas Prabowo. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 240 perusahaan yang dinilai tidak produktif. "Enggak ada yang untung, rugi terus," cetusnya.
Presiden membeberkan perhitungan sederhana: setiap perusahaan minimal memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan gaji Rp50 juta per bulan per orang, sehingga negara harus mengeluarkan Rp400 juta per bulan hanya untuk satu perusahaan. Biaya itu belum termasuk insentif tahunan dan tantiem. Dengan menutup ratusan perusahaan, penghematan mencapai triliunan rupiah.
Lebih jauh, Prabowo menuding keberadaan anak-cucu BUMN yang tidak sehat kerap dijadikan tameng praktik korupsi. "Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," ujarnya blak-blakan.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari rapat terbatas di Kertanegara pada 21 Juni antara Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani. Dalam laporan tersebut, dari 1.077 entitas BUMN, 258 entitas telah dipangkas melalui konsolidasi. Pemerintah menargetkan hanya menyisakan sekitar 300 entitas yang sehat dan strategis.
Kebijakan ini dinilai sebagai kunci untuk mendongkrak efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), serta memotong rantai birokrasi biaya tinggi yang membebani APBN. Bagi investor dan pelaku pasar, langkah ini memberikan sinyal positif bahwa pemerintah serius melakukan reformasi BUMN, yang selama ini kerap menjadi sumber inefisiensi dan korupsi.
Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan proses likuidasi berjalan tanpa mengganggu sektor riil dan tenaga kerja, serta mencegah aset negara dijual murah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Akankah target 300 entitas tercapai tepat waktu?
