Serangan Houthi di Marib Memanas, PBB Peringatkan Yaman di Ambang Konflik Besar
Baca dalam 60 detik
- Houthi melancarkan serangan rudal dan drone di Marib, menewaskan dua warga dan melukai 14 lainnya, memicu respons militer dari pasukan pemerintah Yaman.
- PBB menyatakan Yaman berada pada risiko terbesar kembali ke konflik skala besar sejak gencatan senjata 2022, dengan eskalasi yang melibatkan aktor regional.
- Kekhawatiran meluasnya perang regional meningkat setelah klaim Saudi tentang serangan terkoordinasi yang akan datang, yang dapat berdampak pada stabilitas dan harga energi global.

Serangan rudal dan drone yang dilancarkan kelompok Houthi ke kota Marib pada Jumat lalu menewaskan dua warga sipil dan melukai 14 lainnya, memicu respons balasan dari pasukan pemerintah Yaman dan mendorong PBB mengeluarkan peringatan keras tentang risiko kembalinya konflik skala besar di negara itu.
Insiden ini menandai eskalasi signifikan antara Houthi yang didukung Iran dan pasukan pemerintah yang diakui internasional, setelah beberapa tahun relatif tenang sejak gencatan senjata yang ditengahi PBB pada 2022. Militer Yaman, Sabtu dini hari, menyatakan telah merespons di beberapa front, meski tanpa merinci operasi yang dilakukan. Mereka menegaskan akan mengambil tindakan militer yang diperlukan jika unit mereka kembali menjadi sasaran.
Serangan Jumat itu menyasar kamp-kamp pengungsian dan permukiman warga di Marib, menurut laporan kantor berita SABA yang mengutip otoritas setempat. Houthi mengklaim telah menargetkan pasukan yang didukung Saudi, gudang, kendaraan, dan peralatan militer di kamp Sahn al-Jinn. Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters.
Eskalasi ini terjadi sehari setelah sedikitnya 30 tentara pemerintah tewas dalam serangan di kamp-kamp militer di Marib dan Hadramawt, salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Houthi juga mengaku bertanggung jawab atas serangan Kamis, dengan alasan mendeteksi penumpukan militer Saudi yang besar menjelang eskalasi terhadap wilayah yang mereka kuasai.
Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, Jumat lalu, menyatakan bahwa serangan terbaru di Marib dan Hadramawt, ditambah dengan serangan terhadap pelayaran komersial di Laut Merah dan Teluk Aden, telah menempatkan Yaman pada risiko terbesar untuk kembali ke konflik skala besar sejak gencatan senjata yang ditengahi PBB pada April 2022. Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan terlibat dalam negosiasi yang dipimpin PBB, memperingatkan bahwa kekerasan dapat menyeret Yaman lebih dalam ke konfrontasi regional yang lebih luas.
Dewan Keamanan PBB juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan, dengan mengatakan bahwa tindakan terbaru mengancam keamanan regional dan hak serta kebebasan navigasi, berisiko meningkatkan eskalasi, dan merusak upaya perdamaian. Mereka mendesak Houthi untuk menahan diri dan mendorong penggunaan saluran dialog yang ada.
Ketegangan ini terjadi di tengah meluasnya perang AS-Israel melawan Iran ke sebagian besar kawasan. Seorang pejabat senior Saudi, Kamis lalu, menyatakan bahwa Riyadh memperkirakan serangan terkoordinasi dari Houthi Yaman serta milisi Irak di bawah pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran akan segera terjadi. Iran dan sekutunya belum menanggapi klaim tersebut.
Houthi sebelumnya mendeklarasikan blokade angkatan laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah bulan lalu, sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai pengepungan Saudi terhadap Yaman, sebuah tuduhan yang dibantah Riyadh. Arab Saudi telah memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman sejak 2015, setelah Houthi merebut ibu kota Sanaa pada 2014. Perang ini telah menghancurkan Yaman dan memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Bagi Indonesia, eskalasi di Yaman dan potensi meluasnya konflik regional memiliki implikasi signifikan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pengirim tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah, sangat berkepentingan terhadap stabilitas keamanan di sana. Selain itu, gangguan di Laut Merah dan Selat Hormuz dapat mempengaruhi jalur perdagangan dan harga energi global, yang berdampak pada perekonomian domestik. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan memperkuat upaya diplomasi untuk mendorong de-eskalasi, serta memastikan keselamatan WNI yang berada di wilayah konflik.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah gencatan senjata yang rapuh dapat dipertahankan atau justru akan runtuh sepenuhnya. Dengan keterlibatan aktor regional dan internasional yang semakin kompleks, upaya mediasi PBB menjadi semakin krusial. Namun, tanpa komitmen nyata dari semua pihak untuk menahan diri, Yaman berisiko terjerumus kembali ke dalam perang saudara yang lebih luas, dengan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan.



