Strategi Iran Bertahan dari Serangan Adidaya: Pelajaran bagi Australia dan Indonesia

Iran berhasil keluar tanpa kekalahan telak setelah hampir empat bulan berhadapan dengan Israel yang memiliki senjata nuklir dan Amerika Serikat sebagai kekuatan militer terkuat dunia. Rezim Teheran masih menguasai wilayah dan penduduknya, meskipun ekonominya tertekan dan banyak pemimpinnya tewas dalam serangan. Keberhasilan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari strategi pertahanan yang dirancang selama bertahun-tahun—dan menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara menengah seperti Australia, bahkan Indonesia.

Sebelum konflik pecah, Iran membangun "poros perlawanan" yang mencakup Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi Syiah di Irak. Jaringan ini memberikan "daya gentar asimetris" yang selama puluhan tahun mencegah lawan yang lebih kuat menyerang langsung. Ketika AS dan Israel akhirnya melancarkan serangan, mereka sadar bahwa serangan balasan dari proksi Iran bisa mengenai pangkalan, infrastruktur, atau aliansi mereka—dan itu benar-benar terjadi. Bagi Australia, yang tidak akan pernah mensponsori terorisme, pelajarannya adalah bahwa strategi gentar nonkonvensional tetap bisa dijalankan dalam koridor etika dan hukum, misalnya melalui unit tempur kecil amfibi atau armada drone bawah laut.

Konsep "intra-war deterrence" atau pencegahan dalam perang juga menjadi kunci. Iran menggunakan ranjau dan drone untuk menghalau kapal AS dari Teluk Persia dan melindungi terminal minyak Kharg Island. Bagi Australia, ini berarti kemampuan untuk terus mencegah musuh mencapai tujuannya setelah perang dimulai—sebuah aset berharga untuk membatasi eskalasi. Selain itu, diplomasi regional Iran membuahkan hasil: Pakistan dan Oman menjadi tuan rumah negosiasi, sementara banyak negara tetangga enggan memberikan akses pangkalan kepada pesawat Israel atau AS. Australia, yang kadang abai terhadap lingkungan sekitarnya, diingatkan pentingnya hubungan regional sebagai penyangga saat konflik.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Iran sangat relevan. Sebagai negara kepulauan dengan populasi tersebar, desentralisasi komando dan industri pertahanan bisa menjadi jawaban. Iran membuktikan bahwa produksi massal rudal dan drone murah dengan teknologi sederhana mampu menyaingi kualitas tinggi lawan. Australia, yang selama ini mengandalkan militer berteknologi tinggi namun berkapasitas terbatas, perlu menambah "kedalaman magasin"—investasi pada drone, roket, dan amunisi murah yang dapat diproduksi massal. Indonesia pun bisa mempertimbangkan hal serupa, terutama dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan.

Namun, perlu dicatat bahwa Iran juga menggunakan taktik yang melanggar hukum internasional, seperti menambang Selat Hormuz dan menyerang kapal sipil. Australia dan Indonesia tentu tidak akan meniru langkah tersebut. Yang bisa diadopsi adalah prinsip desentralisasi, kemandirian produksi, dan diplomasi proaktif. Pertanyaan besarnya: apakah negara-negara demokrasi seperti Australia dan Indonesia memiliki kemauan politik untuk mengubah postur pertahanan mereka dari yang selama ini bergantung pada aliansi dan teknologi mahal, menuju sistem yang lebih lincih dan berlapis? Jawabannya akan menentukan kesiapan mereka menghadapi perang masa depan.