Survei 2026: Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4%, Reformasi Mulai Berbuah

Kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan angka 82,4 persen pada pertengahan 2026. Capaian ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan reformasi internal Polri, tetapi juga menandai pergeseran hubungan antara aparat dan warga negara yang selama ini kerap diwarnai ketegangan.

Angka tersebut melonjak signifikan dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya, berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis akhir Juni. Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menyebut kenaikan 6,2 poin persentase itu sebagai bukti bahwa masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari berbagai langkah pembenahan yang dijalankan institusi kepolisian. Menurutnya, reformasi yang mencakup pembenahan internal, peningkatan profesionalisme personel, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik, perlahan menunjukkan hasil.

Sandri menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri untuk terus memperkuat profesionalisme dalam penegakan hukum. Ia melihat perubahan budaya kerja yang kini lebih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, berbeda dengan gaya lama yang kerap dianggap kaku. “Penegakan hukum saat ini tidak lagi identik dengan pendekatan yang kaku. Polisi lebih mengutamakan solusi, komunikasi, dan kehadiran yang memberikan rasa aman,” ujar Sandri dalam pernyataannya.

Ia juga mencatat bahwa transformasi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan merata hingga ke jajaran Bhabinkamtibmas di pelosok daerah. Kehadiran personel yang lebih responsif terhadap aduan masyarakat dan pendekatan yang lebih ramah menjadi faktor kunci yang dirasakan langsung oleh warga. “Mereka hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kerja nyata di lapangan itulah yang menjadi fondasi meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri,” tambahnya.

Bagi publik Indonesia, data ini memiliki arti penting di tengah dinamika politik dan keamanan yang kerap mempertanyakan akuntabilitas aparat. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Polri akan menghadapi ekspektasi yang lebih tinggi dalam hal transparansi dan keadilan. Pertanyaan yang tersisa: apakah institusi kepolisian mampu mempertahankan momentum ini di tengah tantangan seperti kejahatan siber dan radikalisme yang terus berkembang?