ASEAN-Rusia: Bukan Pergeseran ke Moskow, Melainkan Strategi Diversifikasi

KTT ASEAN-Rusia yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada 17-18 Juni lalu bukanlah sekadar perayaan diplomatik ulang tahun ke-35 hubungan kedua pihak. Kehadiran sembilan kepala negara ASEAN—hanya Indonesia dan Myanmar yang diwakili di bawah level pimpinan—memberi bobot politik yang tidak bisa diabaikan. Namun, menurut Joanne Lin, Senior Fellow ISEAS-Yusof Ishak Institute, pertemuan ini bukan pertanda Asia Tenggara condong ke Moskow, melainkan ekspresi dari keinginan ASEAN untuk menjaga ruang gerak di tengah ketidakpastian global.

Pilihan ASEAN untuk tetap membuka saluran dengan Rusia kontras dengan pendekatan G7 yang menekankan tekanan dan akuntabilitas atas invasi Ukraina. Bagi ASEAN, menutup pintu terhadap Moskow dianggap tidak strategis di saat kawasan membutuhkan lebih banyak opsi, bukan lebih sedikit. Ketidakpastian kebijakan AS, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi mendorong ASEAN untuk memperluas daftar mitra, termasuk Rusia yang selama ini menjadi pemain sekunder di Asia Tenggara.

Survei State of Southeast Asia 2026 menempatkan isu Ukraina di peringkat ketujuh dalam daftar kekhawatiran geopolitik responden, jauh di bawah masalah seperti perilaku agresif AS di Laut China Selatan. Ini menunjukkan bahwa komunitas kebijakan Asia Tenggara lebih fokus pada tantangan domestik dan regional, serta enggan membiarkan perang Rusia-Ukraina mendefinisikan seluruh hubungan mereka dengan Moskow.

Kehadiran Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menjadi sorotan. Ini adalah kunjungan pertama pemimpin Singapura ke Rusia sejak negara kota itu menjatuhkan sanksi pada 2022. Namun, sanksi tersebut ditargetkan secara sempit pada aktivitas keuangan, militer, dan teknologi yang terkait dengan perang, bukan untuk memutus hubungan diplomatik sepenuhnya. Singapura, menurut Lin, mampu memisahkan antara prinsip kedaulatan dan keterbukaan diplomatik—sebuah pendekatan yang lazim digunakan negara tersebut.

Namun, simbolisme politik KTT ini tidak bisa diabaikan. Bagi Moskow, momen ini berharga untuk melawan narasi isolasi internasional. Putin bahkan menyebut ASEAN dan Rusia memiliki “nilai moral bersama” dan “saling menghormati identitas nasional”—pernyataan yang menurut Lin terasa hampa dan kontradiktif dengan invasi ke Ukraina. ASEAN sendiri berusaha menekankan kerja sama praktis di masa depan, bukan konflik, melalui pengadopsian Deklarasi Kazan, Comprehensive Plan of Action 2026-2030, serta pernyataan bersama tentang energi dan budaya.

Bagi Indonesia, KTT ini membuka peluang bilateral, terutama di sektor energi dan ketahanan pangan. Rusia dapat menjadi pemasok alternatif minyak, gas, dan teknologi nuklir sipil di tengah krisis Timur Tengah. Namun, kendala tetap besar: jejak investasi Rusia di Asia Tenggara masih kecil, sanksi Barat membatasi akses perbankan dan asuransi, serta risiko sanksi sekunder menghantui setiap transaksi. Kerja sama yang lebih konkret kemungkinan akan terjadi secara bilateral, seperti yang dilakukan Vietnam dengan memperdalam hubungan nuklir, atau Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang dapat menjajaki kerja sama energi, pariwisata, dan teknologi.

KTT Kazan bukanlah titik balik yang menandai Asia Tenggara bergerak ke kubu Rusia. Signifikansinya justru terletak pada tekad ASEAN untuk menjaga ruang manuver dan tidak menutup pintu terhadap mitra mana pun. Ujian sebenarnya adalah apakah ASEAN mampu melakukannya tanpa melemahkan prinsip-prinsip yang selama ini dijunjung, seperti kedaulatan dan integritas teritorial. Dapatkah ASEAN berinteraksi dengan Rusia tanpa seolah-olah merestui perangnya? Jawabannya akan terlihat dari bahasa dan tindakan selanjutnya.