Skandal Limbah Makanan Sekolah di Nagasaki: 110.000 Porsi Terbuang, Pemerintah Kota Bungkam

Pemerintah Kota Nagasaki, Jepang, mengakui bahwa sebanyak 110.000 porsi makanan sekolah kemungkinan besar telah terbuang sia-sia di sejumlah kota lain selama uji coba operasional pusat dapur sekolah. Pengakuan ini disampaikan melalui dokumen yang diajukan ke dewan kota pada 22 Juni lalu, namun tanpa disertai data lokasi, waktu, atau nama kota yang terlibat. Langkah tersebut justru memicu kemarahan publik dan anggota dewan yang menuntut transparansi penuh.

Pengakuan itu muncul di tengah kritik terhadap rencana Nagasaki sendiri yang akan membuang sekitar 20.000 porsi makanan dalam uji coba serupa pada dua pusat dapur sekolah yang dijadwalkan beroperasi penuh pada September mendatang. Uji coba akan dilakukan selama liburan musim panas, saat siswa tidak bersekolah, sehingga makanan yang diproduksi tidak bisa dikonsumsi oleh target penerima. Praktik ini dinilai kontradiktif dengan semangat pengurangan limbah pangan yang gencar digaungkan pemerintah Jepang.

Dalam dokumen berjudul “Garis Besar Uji Coba di Pusat Dapur Sekolah Lain” yang diserahkan kepada komite pendidikan dan kesejahteraan, disebutkan bahwa beberapa operator swasta menyiapkan lebih dari 120.000 porsi makanan sekolah. Sebagian kecil dikonsumsi oleh staf dapur, namun sisanya—sekitar 110.000 porsi—berakhir di tempat pembuangan. Anggota dewan mengecam minimnya detail, dengan pernyataan, “Kami tidak tahu kota mana yang dimaksud atau apakah angka itu akurat,” serta “Warga sudah mempersoalkan masalah ini, dewan harus memberikan penjelasan utuh.”

Kebijakan sentralisasi dapur sekolah di Nagasaki sejatinya bertujuan meningkatkan efisiensi dan standar gizi. Sebelumnya, makanan sekolah disiapkan dengan sistem campuran: dimasak di setiap sekolah, dimasak di sekolah dasar lalu dikirim ke sekolah menengah pertama terdekat, atau dipasok oleh kontraktor. Kini, pemerintah kota memusatkan produksi di tiga pusat dapur. Pusat utara sudah beroperasi sejak 2022, sementara pusat tengah dan selatan akan mulai melayani sekolah dasar dan menengah pertama negeri pada 2 September.

Superintenden Pendidikan Noriaki Nishimoto, dalam sesi tanya jawab umum pada 16 Juni, menyatakan bahwa “kota lain juga melakukan prosedur serupa selama uji coba saat memulai operasi.” Pernyataan ini justru memperkuat kesan bahwa praktik pemborosan makanan sudah menjadi kebiasaan di banyak daerah. Sementara itu, juru bicara pemerintah kota hanya berkomentar singkat, “Pada tahap ini, sulit memberikan komentar lebih lanjut.”

Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang akuntabilitas pengelolaan dapur sekolah di Jepang. Di Indonesia, praktik serupa juga kerap terjadi dalam program penyediaan makanan tambahan di sekolah, namun jarang terungkap ke publik. Sentralisasi dapur sekolah memang menawarkan efisiensi biaya dan konsistensi gizi, tetapi tanpa pengawasan ketat, risiko kebocoran anggaran dan pemborosan pangan tetap mengintai. Pertanyaan mendasar yang muncul: apakah penghematan operasional sebanding dengan jumlah makanan yang terbuang? Ataukah ada cara yang lebih cerdas, seperti mendistribusikan makanan uji coba ke panti asuhan atau bank makanan, agar tidak berakhir di tempat sampah?