Gaji Tertunggak, Ratusan Pekerja Migran di Singapura Berburu Lowongan Baru
Baca dalam 60 detik
- Lebih dari 80 perusahaan di Singapura membuka hampir 400 lowongan kerja untuk pekerja migran yang tak dibayar oleh KPA Engineering dan SK Industries.
- Sebagian pekerja memilih pulang kampung karena kesulitan finansial, sementara yang lain berjuang mendapatkan izin kerja baru untuk pindah perusahaan.
- Pemerintah Singapura menyediakan bantuan tunai dan relokasi asrama, namun pekerja menilai jumlahnya tak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ratusan pekerja migran asal India dan Bangladesh yang dipekerjakan oleh KPA Engineering dan SK Industries di Singapura kini harus berjuang mencari penghidupan baru setelah perusahaan mereka mangkir membayar gaji selama berbulan-bulan. Sebagian dari mereka bahkan mulai menjajaki kepulangan ke kampung halaman, sementara yang lain berburu lowongan kerja di tengah ketidakpastian izin tinggal.
Pekerja seperti Prakash, yang telah 21 tahun bekerja di Singapura, mengaku kehabisan dana darurat. Uang kiriman ayahnya sebesar 10.000 rupee India—sekitar Rp2 juta—diprediksi habis dalam hitungan hari. Dengan tunggakan gaji mencapai S$7.100 (sekitar Rp82 juta), ia berencana pulang ke Trichy, Tamil Nadu, dan tak berniat kembali. Cedera kaki yang dideritanya semakin mempersulit upaya mencari kerja di sektor konstruksi.
Namun, tak semua pekerja memilih jalan pulang. Dari delapan pekerja KPA Engineering yang ditemui media, lebih dari setengahnya mengaku sudah mulai melamar kerja ke perusahaan lain. Beberapa bahkan telah mendapat tawaran, meski harus menunggu persetujuan dokumen dari otoritas ketenagakerjaan. Subramanium Ajithkumar, misalnya, baru saja kembali dari wawancara kerja di sebuah perusahaan konstruksi. Ia terpaksa menunggu hingga awal Juli karena izin kerjanya diperpanjang sepihak oleh KPA Engineering tanpa sepengetahuannya.
Ketua Serikat Buruh Nasional (NTUC) Ng Chee Meng mengumumkan bahwa lebih dari 80 perusahaan telah merespons dengan menyediakan hampir 400 lowongan kerja. Penempatan kerja dijadwalkan mulai pekan depan. Pemerintah juga merelokasi para pekerja ke satu asrama agar koordinasi bantuan lebih efektif. Tripartite Alliance for Dispute Management turun langsung membantu pengajuan klaim gaji.
Meski demikian, pekerja mengeluhkan bantuan S$200 yang diberikan—setengahnya dalam bentuk tunai—tak cukup untuk menutup biaya hidup. Samanan Santhoshkumar, pekerja asal India, mengaku telah meminjam S$1.000 dari teman-temannya. "Uang S$100 itu bahkan tak cukup untuk membayar utang kecil. Saya hanya bisa mengembalikan pinjaman S$5, S$10, sisanya untuk minum teh atau beli makanan," ujarnya dalam bahasa Tamil. Kini, mereka bergantung pada jatah tiga kali makan sehari dari Kementerian Tenaga Kerja (MOM) sementara tabungan menipis.
Kekhawatiran lain muncul terkait rencana relokasi asrama. Pekerja seperti Samanan khawatir kehilangan jaringan dukungan sosial yang sudah terbangun. "Di sini, jika butuh uang, kami bisa pinjam dari teman. Di tempat baru, kami mungkin tak kenal siapa pun," katanya. Ia berharap bisa tetap tinggal di asrama lama sambil bekerja dan menagih gaji yang tertunggak.
Kasus ini menjadi pengingat kerentanan pekerja migran di Singapura, terutama ketika perusahaan tiba-tiba tutup atau direkturnya meninggalkan negara. Dengan lebih dari 100 pekerja yang mengadu ke MOM, pertanyaan besarnya adalah: akankah sistem perlindungan tenaga kerja Singapura mampu mencegah kejadian serupa di masa depan?



