Myanmar Musnahkan Narkoba Senilai Rp7,6 Triliun, Konflik Internal Jadi Biang Keladi
Baca dalam 60 detik
- Otoritas Myanmar membakar narkoba hasil sitaan senilai US$525 juta, dua kali lipat dari tahun sebelumnya, di tengah perang saudara yang berkepanjangan.
- Menteri Dalam Negeri menuding kelompok pemberontak memanfaatkan ketidakstabilan politik untuk memperluas bisnis narkoba, memperburuk krisis keamanan nasional.
- Myanmar kini menjadi produsen opium terbesar dunia dan sumber metamfetamina utama Asia Tenggara, menggeser Afghanistan pasca-rezim Taliban.
Otoritas Myanmar, Jumat (26/6), memusnahkan puluhan ton narkoba hasil sitaan yang diperkirakan bernilai US$525 juta atau setara Rp7,6 triliun. Aksi pembakaran massal di Yangon, Mandalay, dan Taunggyi ini menjadi sinyal betapa dalamnya krisis narkoba yang menggerogoti negara yang tengah dilanda perang saudara pasca-kudeta militer 2021.
Menteri Dalam Negeri Nyunt Win Swe, dalam pidato yang dimuat media pemerintah, secara terbuka menuding kelompok pemberontak sebagai dalang di balik meluasnya perdagangan gelap narkotika. "Mereka memanfaatkan masa ketidakpastian politik untuk memperluas keterlibatan dalam bisnis haram ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya memperpanjang eksistensi kelompok insurgensi, tetapi juga mengancam stabilitas nasional.
Data resmi menunjukkan jumlah narkoba yang dimusnahkan tahun ini dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Polisi antinarkoba Aung Myat Soe mengungkapkan bahwa dari total yang dibakar, sebanyak 28 ton lebih adalah metamfetamina atau yang dikenal sebagai "es". "Jumlahnya paling besar dibandingkan jenis narkoba lainnya," katanya kepada wartawan di lokasi pembakaran di kawasan industri pinggiran Yangon.
Myanmar kini menempati posisi genting sebagai produsen opium terbesar dunia, menggeser Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa dan memberantas tanaman opium. Menurut laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Myanmar juga menjadi sumber metamfetamina terbesar di Asia Tenggara. Analis menilai runtuhnya tata kelola pasca-kudeta 2021 membuka ruang bagi semua pihak—militer, pemberontak, dan sindikat kriminal—untuk meraup untung dari bisnis narkoba.
Pada Januari lalu, aparat Myanmar menyita tiga laboratorium narkoba raksasa di perbukitan Negara Bagian Shan, sekitar 180 km dari perbatasan China. Laboratorium seukuran desa itu memiliki infrastruktur listrik dan air yang rumit, serta bertanggung jawab atas sepertiga produksi metamfetamina yang disita sepanjang tahun sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa produksi narkoba, bersama pertambangan ilegal dan pusat penipuan daring, tumbuh subur dalam kekacauan pasca-kudeta.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi peringatan dini. Myanmar adalah tetangga dekat di kawasan ASEAN, dan jaringan narkoba lintas batas kerap menjadikan Indonesia sebagai pasar tujuan. Kepolisian Indonesia beberapa kali menggagalkan penyelundupan sabu asal Myanmar dalam jumlah besar. Tanpa stabilitas di Myanmar, gelombang narkoba ke Indonesia berpotensi semakin sulit dibendung.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah junta militer Myanmar mengendalikan produksi narkoba yang justru menjadi sumber pendanaan kelompok lawan? Ataukah perdagangan haram ini akan terus menjadi mesin perang yang memperpanjang konflik berkepanjangan?
