Jepang Siapkan Skema Pungutan Minyak untuk Hindari Selat Hormuz: Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) tengah menggodok mekanisme berbagi biaya bagi perusahaan grosir minyak dan firma dagang untuk mengimpor minyak mentah melalui jalur yang memutar, menghindari Selat Hormuz. Langkah ini merupakan respons atas ketidakpastian keamanan di kawasan Teluk yang memaksa negeri matahari terbit mencari alternatif pasokan energi.

Rencana tersebut dipaparkan dalam gugus tugas yang membahas penguatan kapasitas pasokan produk minyak. Dalam skema yang diusulkan, Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) akan memungut iuran dari para importir. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mensubsidi perusahaan yang bersedia mengimpor minyak tanpa melewati Selat Hormuz.

Selama ini, lebih dari 90 persen impor minyak Jepang transit melalui selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut. Namun, sejak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pecah pada akhir Februari, jalur itu dianggap tidak lagi aman. Akibatnya, Jepang terpaksa mempercepat diversifikasi sumber pasokan, termasuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat yang diprediksi melonjak sepuluh kali lipat pada Agustus dibandingkan tahun lalu.

Kebijakan ini bukannya tanpa konsekuensi. Rute alternatif, seperti memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, membutuhkan waktu tempuh sekitar 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan 20 hari dari Timur Tengah. Konsekuensinya, biaya bahan bakar dan personel kapal ikut membengkak. Jika perusahaan memutuskan membebankan biaya tambahan ini ke konsumen, harga bensin di Jepang berpotensi naik.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan kerentanan ketahanan energi nasional. Meski Indonesia tidak terlalu bergantung pada Selat Hormuz dibandingkan Jepang, fluktuasi harga minyak global akibat gangguan di jalur tersebut tetap berdampak pada APBN dan harga BBM dalam negeri. Langkah Jepang menunjukkan bahwa diversifikasi sumber energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis.

Menurut analis energi, skema berbagi biaya ala Jepang bisa menjadi model bagi negara-negara importir lain yang ingin mengurangi risiko geopolitik. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesediaan perusahaan untuk berpartisipasi dan kemampuan pemerintah menyerap gejolak harga. Jepang tampaknya siap mengambil langkah berani, meski harus berhadapan dengan potensi kenaikan harga di dalam negeri.

Pertanyaan yang menggantung: apakah negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, akan mengadopsi strategi serupa? Atau justru memilih mempercepat transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor? Keputusan Jepang kali ini bisa menjadi katalis bagi pergeseran peta energi regional.